Jokowi Belum Tahu Jalan Prapatan Tugu Tani Berganti `Usman-Harun`

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui perihal rencana penggantian nama Jalan Prapatan di depan Tugu Tani, Jakarta Pusat, menjadi bernama Jalan Usman Harun. Penggantian itu diusulkan oleh TNI Angkatan Laut (AL) kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Oh, itu saya belum denger. Saya belum tahu," ujar pria yang karib disapa Jokowi itu, Jumat, (7/2/2014) malam.

Terkait dengan pernyataan Kapuspen TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati yang mengaku telah mendapatkan persetujuan Jokowi untuk mengganti nama Jalan Prapatan menjadi jalan Usman Harun, Jokowi kembali mengaku tidak tahu. Mantan Walikota Solo itu mengatakan akan mengecek hal tersebut ke jajarannya.

"Coba nanti saya cek dulu, kalau langsung disebut nanti takutnya keliru," ujar politis PDIP itu.

Sudah Disetujui Jokowi

TNI AL mengajukan nama Jalan Usman Harun yang merupakan gabungan 2 nama pahlawan nasional, yaitu Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said, untuk menggantikan Jalan Prapatan di depan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Usulan tersebut sudah disampaikan pihak TNI AL kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Gubernur DKI sudah setuju," kata Kapuspen TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati, saat dihubungi Liputan6.com dari Jakarta beberapa hari lalu.

Hanya, lanjut Untung, ada penundaan sementara dalam peresmian pergantian jalan tersebut. Hal ini lantaran menunggu monumen Usman Harun di Markas Komando Marinir, Kwitang, Jakarta Pusat, selesai dibangun.

"Tanggal pastinya belum tahu. Tapi ukurannya (dalam) bulan," jelas Untung.

Usman dan Harun, masing-masing bernama lengkap Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said, adalah anggota Komando Korps Operasi (sekarang Marinir) RI. Mereka dieksekusi mati Singapura pada 17 Oktober 1968 atas tudingan pengeboman di MacDonald House, Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965. (Tya/Mvi)

Baca juga:

Jl Prapatan Berganti Nama Jadi `Jl Usman-Harun`, Jokowi Setuju

Sosok Usman dan Harun di Balik Ketegangan RI-Singapura

Penamaan Usman-Harun Sesuai Prosedur, RI Tak Perlu Menjelaskan