Terusik 4 Negeri Tetangga

Beberapa pekan terakhir ini, kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tengah 'diuji' negara tetangga. Mulai dari protes Singapura terhadap penamaan KRI Usman Harun, pembakaran dan perampokan kapal nelayan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini, hingga pengusiran imigran gelap asal Timur Tengah oleh Australia ke Indonesia dengan melanggar batas perairan wilayah teritorial Indonesia.

Tak hanya itu, permasalahan yang kerap menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan motif penganiayaan hingga pembunuhan juga telah melukai kehormatan bangsa Indonesia. Apalagi, baru-baru ini, ditemukan jenazah tenaga kerja wanita asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Anita Purnama Boru Hutahuruk (35) yang mengapung di dalam peti mati di laut Bagansiapiapi Sinaboi, Riau dari perairan laut Malaysia.

Akibatnya, Indonesia kini ditantang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya dari 'gertakan' negara-negara tetangga.

TKI Dihanyutkan

Jenazah seorang tenaga kerja wanita asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Anita Purnama Boru Hutahuruk (35), ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Jenazah TKW itu ditemukan nelayan di dalam peti mati yang terapung di perairan laut Bagansiapiapi Sinaboi, Provinsi Riau yang diduga berasal dari perairan laut Malaysia.

"Ketika ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk di dalam peti mati dan terapung di laut," kata salah seorang keluarga Anita, Sri Nilawati di Binjai, Senin (10/2/2014). Dalam peti mati itu juga ditemukan buku paspor, cincin, kalung emas, dan nomor HP di dalam dompet.

Sri menjelaskan, di Malaysia, Anita sebenarnya akan bekerja di sebuah rumah makan. Namun sampai di Malaysia ternyata dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. "Namun kami tidak mengetahui perusahaan yang memberangkatkannya," ujar Sri.

Mengetahui hal tersebut, sontak para wakil rakyat di Senayan melontarkan kecamannya, seperti yang dilakukan Anggota Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan Rieke Diah Pitaloka. Politisi PDIP itu mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi, untuk mengetahui sebab kematian Anita.

"Saya mendesak Pemerintahan SBY segera melakukan penyelidikan atas penyebab kematian almarhum. Jika memang almarhum terbukti meninggal karena dianiaya, maka pemerintah SBY harus meminta keterangan dan meminta pemerintah Malaysia untuk memproses siapapun yang telah melakukan kekejaman terhadap almarhum sehingga meninggal," kata Rieke kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Karena itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku akan terus menulusuri kasus tersebut. Apalagi, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu, Tatang Budie Utama Razak mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mendalami tewasnya Anita.

"Ada laporan dari KBRI sekitar 15 Agustus 2013 Anita datangi KBRI, mengajukan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena mengaku alasannya anaknya di Indonesia sakit," kata Tatang di Kantor Kemenlu.

Dari pelaporan itulah, Tatang menerangkan, Anita diketahui tidak memiliki surat lengkap sebagai WNI di negara lain atau ilegal. Kendati demikian, pihak KBRI di Kuala Lumpur tetap mengupayakan permintaan Anita sekaligus mengurus kelengkapan suratnya.

Menurut Tatang, pihaknya saat ini sedang mencari tempat tinggal salah satu saudara Anita yang pernah tinggal bersama di Malaysia. "Kita sedang terus cari rumah kaka perempuannya Anita, agar kita tahu almarhumah ini bekerja sebagai apa semasa di sana (Malaysia). Kita juga sudah ada tim berangkat ke rumah keluarganya di Binjai," tandas Tatang.

Australia Melanggar

Hubungan Indonesia-Australia masih tegang pascaskandal penyadapan. Terlebih, baru-baru ini kapal patroli perlindungan perbatasan Australia melanggar masuk perairan yang merupakan wilayah teritorial Indonesia, saat melakukan operasi mencegah perahu para pencari suaka, imigran gelap dari negara luar.

Akibatnya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Menko Polhukam Agus Barnas mengatakan, Pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia. Lantaran hal itu merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara.

"Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam menggarisbawahi, dengan alasan apa pun mengecam dan menolak pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia. Ini merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Selain itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa juga angkat bicara terhait pelanggaran batas wilayah teritorial yang dilakukan Australia tersebut. Menurutnya, Indonesia akan meminta kejelasan kepada pemerintah Australia terkait hal itu. "Dalam kaitan ini kita akan meminta penjelasan dari sana (Australia)," kata Marty.

Marty menegaskan, pelanggaran teritorial oleh Pemerintah Australia dinilai telah melanggar prinsip dan hukum internasional. "Kebijakan melanggar hukum dan prinsip kemanusian, melanggar berbagai konvensi," ujar Marty.

Maka itu, sambung Marty, Indonesia menentang kapal imigran gelap kembali ke perairan Indonesia dari Australia. "Kita menentang kebijakan role back a boat atau mendorong kapal balik," pungkas Marty.

Papua Nugini Teror Nelayan

Kabar duka datang dari perbatasan Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG). 5 Nelayan asal Indonesia tewas setelah kapal mereka ditangkap dan dibakar tentara Papua Nugini pada Jumat 7 Februari 2014 lalu.

Parahnya, usai membakar perahu nelayan, para penumpangnya juga diperintahkan berenang sejauh 7 kilometer menuju daratan dalam kondisi cuaca buruk dan ombak tinggi oleh tentara Papua Nugini dengan bersenjata lengkap. 5 dari 10 nelayan akhirnya meninggal dunia lantaran kelelahan, sedangkan 5 lainnya hingga kini belum ditemukan. Pihak keluarga masih menunggu proses evakuasi para nelayan nahas tersebut.

Karena itu, Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri, Helmy Fauzi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melayangkan protes kepada Papua Nugini. Tak hanya protes, ia juga meminta agar Pemerintah Indonesia dan PNG perlu merundingkan aturan, prosedur dan kesepakatan terkait aktivitas lintas batas tradisional antar warga diperbatasan kedua negara.

"Pemerintah RI harus segera mengajukan protes keras, atas tindakan aparat keamanan PNG yang melakukan tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan kepada WNI kita yang melintas batas negeri untuk membeli hasil laut," tegas Helmy.

Tak hanya wakil rakyat dari Senayan yang angkat bicara mengenai penganiayaan terhadap nelayan Indonesia tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pun akhirnya angkat bicara. Ia mengaku akan menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, Saat ini, dirinya sudah memerintahkan anggota TNI untuk menindaklanjuti lebih dalam lagi terkait kasus tersebut. Karena, ia tidak mau gegabah dalam menyelesaikan persoalan itu.

"Sedang kita ikutin (kasusnya) dulu. Prinsipnya, warga negara harus terlindungi. Jangan sampai terjadi perlakuan seperti itu," Kata Moeldoko saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014).

Usman Harun Vs Singapura

Ketegangan antara Indonesia dan Singapura pada zaman Orde Lama kini terngiang kembali. Penamaan Kapal Perang milik TNI AL RI (KRI) Usman-Harun menimbulkan sengketa kecil dalam hubungan kedua negara. Usman dan Harun adalah 2 pahlawan RI yang merupakan anggota Korps Komando AL -- kini bernama Marinir TNI AL.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura K Shanmugam memprotes nama KRI Usman-Harun. Dia menilai, penamaan itu menyinggung perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban bom.

"Singapura mempertimbangkan bagian tersulit seperti ini layaknya ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew berziarah ke makam Usman dan Harun," kata juru bicara (jubir) Departemen Luar Negeri menyampaikan apa yang dibicarakan Menlu K Shanmugam, seperti dimuat Straits Times, 6 Februari 2014.

Akibatnya, Pemerintah Singapura membatalkan dialog pertahanan dengan Wamenhan Indonesia Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoedin yang rencananya akan digelar pada Selasa 11 Februari 2014 ini. Tak hanya itu, Singapura ternyata juga membatalkan undangan Singapore Airshow 2014 untuk militer Indonesia.

"Wamenhan Singapura membatalkan acara dialog bilateral dalam rangka Singapore Airshow. Tapi Wamenhan kita juga sudah membatalkan dialog itu," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI Sisriadi saat dihubungi di Jakarta, Minggu 9 Februari 2014 kemarin.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kehormatannya untuk tidak mengganti nama KRI Usman Harun meski terus diprotes Singapura.  "Kita sudah tegas dalam sikap kita ya, namun dalam hal ini ada semacam sikap bahwa masalah ini sebenarnya sudah dikelola oleh Menko Polhukam. Jadi counter reaksi serta reaksi secara terukur sudah dilakukan pihak Indonesia," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Kompleks Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Teuku Faizasyah juga berharap agar pihak Singapura memperhitungkan dampak hubungan bilateral dengan Indonesia jika terus mempermasalahkan pemberian nama kapal dari 2 pahlawan nasional.

"Kita sudah membangun persahabatan ke ASEAN, bilateral juga sangat baik, janganlah kemudian hal-hal seperti ini melihat kembali ke masa lalu yang sebenarnya sudah selesai," tegasnya. (Adm/Ali)

Baca Juga:
Pramono Edhie: Diusik Tetangga, RI Harus Tetap Berdaulat
`Jangan Izinkan KRI Usman Harun Masuk Perairan Singapura`
TNI AL Cari 5 Nelayan yang Kapalnya Dibakar Tentara Papua Nugini