Kalah dan Menang: Kenangan April Kelabu 2017

Liputan6.com, Jakarta - 19 April tahun ini: sebuah momen yang sulit terlupakan. Sebagai pendukung Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI, saya dan banyak teman saya menerima kekalahan dengan pasrah dan pedih sekaligus.

Dalam ungkapan anak muda sekarang, saya mungkin terlalu baper (bawa perasaan). Pikiran boleh berkata lain. Namun kalau menyangkut masalah hati, soalnya agak berbeda. Kekalahan bukan sekadar sebuah fakta politik. Ia adalah sembilu, dengan torehan yang cukup mendalam.

Pada hari pemilihan yang mendebarkan tersebut, sekitar jam 4 sore, setelah melihat beberapa laporan hitung cepat di televisi, meski hasil akhirnya belum tuntas, saya mengirim pesan whatsapp ke Ahok. Kalau boleh, isinya saya kutip lengkap di sini:

"Walaupun kelihatannya kita kalah, saya dan keluarga tetap kagum dan berterima kasih pada Pak Ahok. Anda telah memberi sumbangan positif buat Jakarta dan Indonesia. We salute you for all that. Sabar, tabah, dan terus optimistis melihat masa depan. Salam hangat dari kami buat Bu Vero."

Pesan saya pada Ahok memang positif dan nadanya membangkitkan semangat. Itu adalah cara untuk menghibur kandidat pilihan saya. Adapun terhadap diri saya sendiri, saya tidak mungkin berbohong. Setelah mengirim pesan pendek tersebut, sejenak saya hanya bisa duduk terkulai. Entah kenapa, saat itu saya teringat pada judul novel Arthur Koestler, Darkness at Noon. Saat itu matahari masih bersinar cukup terang, tetapi di mata saya semua serba kelabu.

Akankah Jakarta dan Indonesia menjadi sekelam bayangan saya? Kenapa bisa begini? Apa jalan keluarnya?

Pertanyaan seperti itu mungkin agak berlebihan, terlalu gloomy. Jakarta 2017 pasti bukan Moskow di zaman Stalin yang menjadi latar belakang novel Arthur Koestler itu. Tapi itulah yang saya rasakan. Our heart cries out with strange voices our brain will never understand.

Setelah beberapa saat, perasaan saya mulai membaik. Walaupun sisa kesedihan masih terasa, hati sudah lebih ringan. Saya kemudian mengambil jarak dengan kekalahan itu.

Saya cukup terhibur saat mendengar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak menepuk dada tetapi malah memuji Ahok dan Djarot sebagai dua putra terbaik Indonesia. Lewat siaran di hampir semua stasiun televisi, keduanya juga langsung menyerukan bahwa sebagai pejabat terpilih mereka akan menjadi pemimpin buat semua, tanpa kecuali.

Hal itu saya anggap sebagai pertanda awal yang baik. Walaupun saya tidak memilihnya, saya kenal Anies sejak dia aktif dalam dunia pergerakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada hampir 30 tahun silam. Dia adalah tipe aktivis yang sulit menjadi radikal. Pembawaannya selalu moderat, dengan latar belakang keluarga Islam yang terdidik dan urbane.

Saya berharap, walaupun masih sayup-sayup, Anies Baswedan yang saya kenal seperti itu akan kembali lagi.

Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa saat kampanye yang tajam di akhir tahun silam, dia mendekati beberapa kelompok yang selama ini dikenal fanatik dan mau menang sendiri. Dia juga terkesan membiarkan penggunaan isu keagamaan untuk meraup dukungan dari kelompok Islam. Buat saya, pemanfaatan isu ini adalah cara berpolitik yang tidak adil bagi Ahok dan tidak sehat, bahkan berbahaya, bagi demokrasi Indonesia.

Waktu itu - pada puncak merebaknya isu Al Maidah - saya berharap Anies ikut meredakan emosi massa yang meluap, bukan malah memanfaatkannya sebagai bagian dari taktik meraup suara. Kompetisi politik memang sering tajam, tetapi harus ada semacam code of honor di lapisan kepemimpinan agar kompetisi tersebut tidak menjadi dog eats dog fight.

Saya awalnya cukup yakin bahwa Anies dan tim inti yang mendukungnya (sebagian dari mereka adalah sahabat-sahabat saya juga!) pasti memahami dan tidak mungkin menafikan prinsip seperti itu - ternyata saya keliru.

Namun saya juga percaya bahwa dalam kekuasaan, seseorang selalu mungkin untuk tumbuh dan berkembang. Kekuasaan tidak musti menjerat atau menjadi penjara. Ia bisa saja membuka sebuah kemungkinan bagi Sang Penguasa untuk menjadi dirinya sendiri atau - jika kita boleh mengadaptasi ungkapan Abraham Lincoln - untuk menemukan kembali his better angels.

Tentu hal itu tak semudah membalik telapak tangan. Saya diingatkan seorang kawan bahwa Pilkada DKI kemarin sudah telanjur melepas dari kandangnya the dark sides dari kekuatan politik etno-religius, suatu hal yang terjadi pertama kalinya di ibukota republik kita sejak dimulainya era pilkada lebih satu dekade lalu. Anies, dalam pandangan kawan saya tersebut, akan selalu terbebani serta berutang budi pada kekuatan semacam ini.

Harus saya akui, pandangan demikian ada benarnya. Namun harus juga diingat, dunia politik selalu tak terduga. Lagi pula, kekuatan hitam yang dianggap menakutkan itu bisa jadi terlalu dilebih-lebihkan. Mereka mungkin hanya sekelompok kecil yang kebetulan mendapat momentum dari pertemuan beberapa faktor politik yang sulit untuk terus berulang. Sekali kombinasi faktor ini berubah, kekuatan tersebut akan terus seperti itu saja: berisik, pemarah, demagogis, namun tidak kunjung menarik hati mayoritas rakyat yang sebenarnya cukup moderat dan toleran.

Jadi, menurut saya, peluang bagi Anies dalam membebaskan diri dari beban masa kampanye sebenarnya masih sangat terbuka.

Hal ini tentu bukan pekerjaan sederhana. Ia harus menata secara teknokratis sebuah megapolitan dengan seribu persoalan, sambil belajar menjadi politisi piawai untuk menjaga agar ruang hidup bagi semua warga ibukota tetap nyaman, toleran, dan terbuka.

Dalam menghadapi semua tantangan itu, tentu saja tidak adil untuk menggantungkan segalanya di pundak Anies dan Sandi. Kaum pendukung Ahok-Djarot sekalipun, seperti saya dan kawan-kawan saya, tidak boleh lepas tangan begitu saja. Dalam kapasitas masing-masing, kita wajib membantu dan memastikan bahwa kedua tokoh ini akan menjadi pemimpin ibukota yang berhasil.

Sekarang, setelah pelantikan Anies-Sandi pada pertengahan Oktober ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan: tidak lama lagi suhu politik akan meninggi seiiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2019. Akankah posisi Gubernur DKI dijadikan sebagai proxy dalam perebutan kursi presiden? Atau bahkan, karena Joko Widodo melakukannya lima tahun silam, apakah Anies juga tergoda untuk berbuat hal yang sama, langsung membidik kursi nomor satu di republik kita?

Terus terang, di balik secercah harapan yang sudah mulai muncul di benak saya, hal itulah yang masih agak mengganggu.

Jika salah langkah, Jakarta akan kacau tak terurus. Bahkan lebih jauh lagi, tajam dan kelamnya masa kampanye Pilkada DKI bisa terangkat ke panggung politik lebih besar, dengan akibat yang lebih destruktif: sekali keseimbangan antara agama dan politik bergeser, di mana isu-isu keagamaan terlalu mendominasi perhatian publik, maka emosi massa cenderung mudah tersulut, dan ruang bagi kreatifitas serta kebebasan berpendapat akan semakin menyempit.

Kalau hal itu terjadi, Indonesia akan menjadi pihak yang kalah, melangkah mundur menjauhi cita-cita mulia sebagai republik yang toleran, maju, dan demokratis.

Biasanya saya selalu berusaha mencari sisi positif dari semua hal. Tapi kalau membayangkan kemungkinan seperti itu, saya merasa cemas sendiri, dan entah kenapa agak kehilangan akal.

Atau mungkin perasaan seperti ini adalah efek kepedihan yang masih tersisa, dan saya belum sepenuhnya move on?

*** esai ini pertama kali diterbitkan di qureta.com.