Menperin Ingin Mobil Hybrid RI Sukses Seperti di Thailand

Liputan6.com, Jakarta - Reporter: Septian Deny

Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyatakan mendukung usulan dari PT Toyota Astra Motor untuk mulai mempromosikan penggunaan mobil hybrid sehingga bisa diproduksi secara massal di Indonesia. Namun hal tersebut masih membutuhkan kajian yang mendalam.

Dia menjelaskan, dulu dirinya telah mendapatkan tugas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong pengembangan mobil jenis tersebut. Namun karena harga jual yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga mobil non-hybrid, sehingga tidak menarik minat orang untuk membeli mobil hybrid.

"Waktu itu teknologi yang dibuat Jepang masih mahal, sekitar 40%-50% lebih mahal jika dibandingkan mobil normal. Kalau harganya masih semahal itu ya tidak menarik minat orang dan tidak akan menolong," ujar Hidayat di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2014).

Menurut Hidayat, keinginan ini muncul kembali karena melihat produksi mobil hybrid yang ternyata sukses di Thailand. Hal ini karena berani memberi insentif pajak bagi mobil hybrid sehingga harganya dengan harga mobil non-hybrid.

"Di Thailand itu dilakukan dan berhasil. Pemerintah di sana mau memberikan tax insentif sehingga harganya relatif sama dengan yang normal," kata Hidayat.

Selain itu, dia menilai kebutuhan akan mobil hybrid di Indonesia semakin tinggi karena terkait konsumsi BBM yang tiap tahunnya meningkat sehingga dinilai perlu ada kendaraan yang bisa menggunakan bahan kabar lain selain BBM.

"Teknologinya kita butuhkan karena bisa switch pada dua sumber energi. Ini untuk mempromosikan kebijakan penghematan energi yang disubsidi, jadi mulai mempromosikan mobil hybrid," jelas Hidayat.

Hidayat menyatakan, dirinya belum akan membahas hal tersebut lebih lanjut dan menyerahkan hal ini kepada stafnya untuk mendiskusikan soal produksi mobil ini lebih lanjut.

"Saya suruh mereka berdiskusi dengan Budi Darmadi (Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin) rinciannya apa yang dibutuhkan. Biar nanti yang melaksanakan pemerintah baru," tandasnya. (Dny/Ahm)