Kendaraan Niaga Hino Bersertifikat TKDN Bertambah Tiga Model

Liputan6.com, Jakarta - Kendaraan niaga Hino yang mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian bertambah tiga (3) model, yakni Hino 500 – FM 280 JW, Hino 300 – 115 HD, dan Hino 300 – 136 HDL.

Disebutkan, Hino 500 – FM 280 JW memiliki nilai TKDN + BMP sebesar 47,2 persen, sementara Hino 300 – 115 HD 55.25 persen, dan Hino 300 – 136 HDL 57,26 persen.

Dengan bertambahnya 3 model ini, total kendaraan Hino yang telah mendapatkan Sertifikat TKDN menjadi 13 model kendaraan, yang meliputi Hino 300, Hino 500 dan Hino Bus.

COO – Director HMSI Santiko Wardoyo menyebutkan, proses sertifikasi dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dengan sangat ketat melalui verifikasi lapangan dan dokumen, penyusunan laporan dan telah melalui panel hasil verifikasi Kementerian Perindustrian Indonesia yang lulus untuk penerbitan tanda sah sertifikat TKDN.

"Kami harap kendaraan Hino yang memiliki TKDN dapat dibelanjakan APBN atau APBD, karena ini produk dalam negeri dan bukan barang impor," kata dia di Hino Office, Senin (25/3/2024).

Tidak hanya kendaraan, kata Santiko, Hino menjadi yang pertama memiliki layanan servis purna jual yang tayang di e-catalog LKPP.

"Hal ini semakin memperlengkap kontribusi Hino, yang dibuat di Indonesia, oleh orang Indonesia, untuk kemajuan Indonesia, Hino untuk Indonesia”, tambahnya.

Untuk diketahui, kendaraan Hino yang telah bersertifikat TKDN ini cukup banyak digunakan oleh berbagai kalangan pengusaha termasuk pemerintahan.

Di sektor pemerintahan, kendaraan niaga Hino banyak dimanfaatkan sebagai bus pegawai, ambulans, mobil tahanan, bus sekolah, dump truk sampah, hingga mobil pelayanan umum.

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam industri otomotif, khususnya kendaraan niaga.

Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan mendirikan lembaga pelatihan kerja (LPK) guna meningkatkan kompetensi siswa SMK dan angkatan kerja agar siap terjun langsung ke dunia industri.

Inisiatif yang dilakukan oleh Hino ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. LPK HMSI telah sukses memperoleh Sertifikat Akreditasi keenam dari tujuh skema yang diajukan.

Seremoni penyerahan Sertifikat Akreditasi keenam ini dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK), Lispiyatmini, dan turut dihadiri serta disahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziyah.

Sertifikat Akreditasi ini merupakan hasil dari penilaian menyeluruh yang mencakup kurikulum pelatihan, kualitas instruktur, sarana dan prasarana pelatihan, serta sistem manajemen LPK.

Santiko Wardoyo, COO Director HMSI, menyatakan bahwa akreditasi LPK HMSI adalah sebuah pengakuan terhadap kemampuan LPK yang dibangun oleh Hino dalam memberikan pelatihan berkualitas tinggi.

"Dengan diterimanya akreditasi LPK PT HMSI ini, semakin mempertegas bahwa LPK yang kami miliki dapat memberikan output pelatihan yang kompeten, karena kami memiliki lembaga yang berkualitas, kredibel dan bermutu. Dengan mutu yang sudah terakreditasi diharapkan dapat membantu tercipta link and match dengan kebutuhan industri," ungkap Santiko Wardoyo Kamis (21/3/2024) melalui rilisan resmi.