Ketua DKPP: Pilkada 2017 Sepi, tapi Semarak Kasus Hukum

Jimly ingin pilkada dapat berjalan sesuai proses yang berlaku dan menjadi pendidikan politik.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 22 Des 2016, 14:24 WIB
Diterbitkan 22 Des 2016, 14:24 WIB
20161214-DKPP Gelar Refleksi dan Evaluasi Akhir Tahun-Jakarta
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memberikan sambutan pada kegiatan Outlok 2017 atau Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (14/12). Refleksi Akhir Tahun ini bertajuk Evaluasi dan Proyeksi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie prihatin dengan suasana penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 yang sepi di beberapa daerah. Dia pun meminta pemerintah agar dapat menyemarakkan pilkada untuk menjadi pendidikan politik masyarakat.

"Satu hal mengenai sepinya pilkada ini. Saya sendiri pernah rakor (rapat koordinasi) dengan Presiden, keliling (wilayah Indonesia), spanduk saja enggak ada. Padahal kan ini sudah masuk masa kampanye," kata Jimly di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Ia menyebut suasana semarak yang terjadi di sebagian daerah bukan karena pemilu. Melainkan, kata Jimly, terkait isu mengenai kasus hukum pada pasangan calon.

Dia menuturkan, kasus dugaan penistaan agama calon gubernur petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang justru menarik perhatian masyarakat Indonesia.

"Jadi bukan semarak pilkadanya ini, tapi seperti kasus Pak Ahok itu yang malah ramai," ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitus (MK) ini menilai, pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat. Dia ingin pilkada dapat berjalan sesuai proses yang berlaku dan menjadi pendidikan politik.

"Dari sisi kampanye atau sosialisasi ini belum ada. Ini perhatian masyarakat hanya Al Maidah bukan pilkada. Harus ada pendidikan politik, perlu ada sosialisasi dari penyelenggara," Jimly menjelaskan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya