Laporkan Politik Uang Saat Pilkada Bakal Dapat Rp 20 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara Pilkada 2017 berlangsung serentak pada Rabu, 15 Februari 2017. Politik uang masih menghantui proses demokrasi di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan alternatif agar masyarakat terlibat dalam pengawasan politik uang. Tak tanggung-tanggung, sejumlah uang ditawarkan menjadi imbalan bagi warga yang berani melaporkan adanya politik uang.

"Politik uang ini bukan rahasia lagi. Selalu dikeluhkan, tapi pembuktian susah dan problemnya, tak ada masyarakat yang berani (melaporkan)," ucap Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada Liputan6.com, Senin, 13 Februari 2017.

"Karena itu, kami inisiasi melalui program Solidaritas Anti Politik Uang atau Sapu. Dan memang ada stimulus dalam bentuk reward Rp 20 juta," ucap mantan pembawa acara di stasiun televisi swasta itu.

Grace menambahkan bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya politik uang bisa menghubungi laman situs PSI atau e-mail ke sapu@psi.id.

Selain itu, bisa juga melalui telepon atau pesan singkat dan WhatsApp yang aktif 24 jam di nomor 081319999147/085899991407. Pelapor harus menyertai bukti terjadinya politik uang pada Pilkada 2017.

"Kalau telepon dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Nanti bisa kirim foto dan video," ucap Grace.

Meski demikian, ujar Grace, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima. Setelah lolos verifikasi Bawaslu, barulah pelapor bisa mendapatkan Rp 20 juta itu.

"Jadi untuk sebuah laporan, kan perlu saksi pelapor. Nah, kita itu ada tim verifikasi awal, lihat buktinya, benar enggak. Kemudian, alat bukti itu enggak bisa dikumpulkan di kami. Kami hanya verifikasi awal dan saksi itu sendiri yang bawa ke Bawaslu," ucap Grace.

"Kita hanya menyediakan tim pendampingan administrasi. Biasanya orang malas, kan, ngurusinnya. Nah, kalau sudah menurut Bawaslu verifikasi, maka kita kasih reward Rp 20 juta," kata dia.

Grace pun mengungkapkan bahwa dana reward tersebut langsung dari kas PSI. Pasalnya, program ini merupakan inisiatif dari PSI.

"Ini dari kasnya PSI. Kita enggak punya gambaran, maksimal berapa yang melaporkan. Selama masih mencukupi. Kalau nanti ramai, baru kita undang siapa yang mau partisipasi dan memberikan reward," ujar Grace.

Sebelumnya, Bawaslu, TNI, dan Polri telah siaga terjadinya politik uang jelang Pilkada 2017 serentak pada 15 Februari 2017. Berbagai upaya antisipasi dilakukan untuk mencegah tindakan yang akan mengotori proses demokrasi di Tanah Air.

*** Saksikan quick count Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari 2017