Mendagri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Lancar

Tjahjo menegaskan, Kemendagri tidak akan melakukan intervensi langsung ke Bawaslu terkait keamanan jalannya Pilkada Serentak 2018.

oleh Yunizafira Putri Arifin Widjaja diperbarui 10 Jan 2018, 08:01 WIB
Diterbitkan 10 Jan 2018, 08:01 WIB
Cek Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Mendagri Sambangi Kantor Bawaslu
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) berfoto bersama ketua Bawaslu, Abhan (kedua kanan) usai melakukan pertemuan di kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, walaupun ada daerah-daerah yang rawan dalam Pilkada 2018 , dia tetap optimistis pesta demokrasi itu berjalan lancar.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dikeluarkan Bawaslu, ada tiga daerah yang rawan yaitu Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat.

"Sosialiasi juga harus terus-menerus (dilakukan)," ucap Tjahjo di Kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2018.

Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri jalannya pilkada di Papua pada 2017 silam diwarnai dengan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan penyelenggara dan juga para kandidatnya, sehingga mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali.

Pilkada di Intan Jaya dan Puncak Jaya juga harus PSU, serta terjadinya korban jiwa dan bentrok antarpasangan calon.

Dia pun yakin, walaupun ada pelanggaran dan riuhnya Pilkada DKI Jakarta pada tahun lalu, Pilkada Serentak 2018 ini dapat berjalan dengan lancar.

"Bahkan Jakarta yang gaduh saja, hari-H lancar," ujar Tjhajo.

Meskipun begitu, Tjahjo menegaskan, Kemendagri tidak akan intervensi langsung ke Bawaslu terkait keamanan jalannya Pilkada Serentak 2018.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, setelah audiensi dengan Kapolri Tito Karnavian, disampaikan, demi mengoptimalkan kinerja tiap-tiap instansi yang mengawal jalannya Pilkada Serentak, maka akan dilakukan video conference di sela-sela jalannya pilkada.

"Tadi pagi audiensi dari Kapolri, gimana kalau pihak-pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, bisa video conference. Jadi bisa mengoptimalkan," ucap Abhan.

Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu mencatat ada tiga provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat Pilkada 2018. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyampaikan hal itu saat merilis Indeks Kerawanan Pemiliu (IKP) Pilkada 2018.

"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku," kata Afifuddin, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia menuturkan, Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,4. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25, sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04.

Indikator yang digunakan Bawaslu untuk menentapkan skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Suatu provinsi dikategorikan punya tingkat kerawanan tinggi jika nilainya antara 3,00 hingga 5,00.

Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99, masuk kategori sedang. Sementara bila skornya 0-1,99, dikategorikan rendah.

Afifuddin mengungkapkan kerawanan tinggi pada Pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Hal itu disebabkan, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim.

Sementara, kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.

Sedangkan, Bawaslu menilai, pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

"Politik identitas isu kekekinan dan bahaya. Bisa sulit dibendung jika tak diantisipasi," jelas Afifuddin.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya