Ini Masalah yang Rawan Terjadi di Pilkada Serentak 2018

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan pihaknya sudah memetakan masalah yang akan dihadapi di Pilkada Serentak 2018. Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan hajatan demokrasi tahun depan.

Dia menyebut permasalahan pilkada ini mulai dari netralitas penyelenggara pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sampai politik uang dan isu SARA.

"Kemudian ujaran kebencian yang mendeskreditkan, validitas daftar pemilih. Setelah itu masih ada perselisihan hasil di MK (Mahkamah Konstitusi, sengketa antar paslon. (Contoh) di Papua kemarin 1 tahun enggak selesai," ucap Wiranto dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Wiranto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan pemilu.

"Saya meminta Bawaslu segera menyelesaikan, daftar indeks kerawanan pemilu di daerah. Mana saja yang rawan," jelas Wiranto.

Daftar ini penting untuk antisipasi saat pilkada digelar.

"Sehingga kita masih ada waktu untuk menetralisir daerah kerawanan itu. Kerawanannya bagian apa," ujar Wiranto.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada Serentak 2018 di Papua. Kelompok bersenjata diakuinya menjadi salah satu potensi kerawanan saat pilkada.

Boy mengatakan, pihaknya akan mengedepankan tindakan preventif dan pengondisian terhadap gangguan yang ada untuk mencegah konflik saat proses pilkada. Polda Papua juga akan mendapat bantuan personel untuk mengawal jalannya Pilkada 2018.

"Kita perbantukan Tim BKO ini di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata dan kedepankan tindakan preventif serta pengkondisian masyarakat," kata Boy di sela-sela Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).

Menurut Boy, langkah persuasif ditempuh untuk mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata yang sering melakukan tindakan kekerasan. Ia berharap proses pilkada nanti bisa berjalan dengan baik.

"Artinya, kalau dengan cara-cara persuasif tidak mempan, harus ada tindakan hukum tegas tapi terukur pada mereka. Karena mereka tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan, apalagi yang mengganggu keselamatan jiwa," ucap Boy.

Selain itu, Boy menambahkan, Polda Papua juga membuka dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua. Langkah ini dilakukan sejak sebelum berlangsungnya pilkada hingga selesai penghitungan suara.

"Kita ajak juga masyarakat berdialog dengan parpol agar tidak mengekploitasi pengerahan massa yang sifatnya perbuatan anarkis," terang Boy.

Saksikan video pilihan di bawah ini: