Seperti La Nyalla, Bakal Calon Wali Kota Ini Ungkap Mahar Politik

Liputan6.com, Cirebon - Bakal calon Gubernur Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mengungkap adanya dugaan permintaan mahar politik dari salah satu petinggi parpol. Permintaan uang kepada bakal calon kepala daerah sebagai jalan untuk mendapat rekomendasi partai politik maju Pilkada 2018 juga diduga terjadi di Kota Cirebon.

Hal itu diungkapkan salah satu bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi yang gagal mendaftar di KPU. Siswandi yang sedianya diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS tak diterima KPU lantaran tidak mendapat rekomendasi dari PKS.

Siswandi mengungkapkan ada pembicaraan yang berujung kepada nilai uang. Pembicaraan tersebut saat sore pada hari kedua pendaftaran bakal calon di KPU. "Awalnya hanya ratusan juta makin malam semakin besar jumlahnya sampai miliaran. Katanya setelah itu rekom turun," kata Siswandi, Sabtu 13 Janurai 2018.

Perwira tinggi polri yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS di Kota Cirebon.

Siswandi pun menyerahkan semua pembicaraan tersebut kepada kuasa hukumnya. Namun demikian, dia mengaku kaget atas sikap PKS yang diduga tidak menurunkan rekomendasi lantaran tidak ada uang mahar.

Dia mengungkapkan, sore hari sebelum menyatakan abstain, PKS menyebutkan rekomendasi Siswandi-Euis sudah bisa dipastikan 90 persen dari PKS. "Sore, saat saya masih di kereta menuju Cirebon tim saya yang disuruh ke kantor PKS angkanya yang jelas sampai miliaran," kata purnawirawan Polri berpangkat Brigjen ini.

Siswandi mengaku semua kronologis dugaan permintaan mahar politik ada pada timnya. Dia juga menyayangkan sikap PKS yang dianggap tidak konsisten dengan koalisi umat.

Sementara, kata dia, Partai Gerindra dan PAN tidak pernah meminta mahar. "Sampai detik saya di KPU menunggu PKS datang bawa rekom saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun," beber dia.

Pilwalkot Cirebon dipastikan hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Kepastian tersebut setelah pasangan Siswandi dan Euis tidak bisa memenuhi jumlah kursi, dikarenakan tidak turunnya rekomendasi dari PKS.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani juga mengaku kecewa atas sikap PKS. PAN, kata dia, sedang melakukan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut.

"Jika PAN punya posisi sebagai legal standing untuk menggugat, kita akan lakukan gugatan," kata Dani.

Dani mengaku partainya dirugikan oleh PKS yang enggan mengeluarkan rekomendasi terhadap Siswandi. Padahal, Gerindra dan PAN telah mengeluarkan rekomendasi untuk Siswandi-Euis. 

"Kami sedang berkordinasi dengan DPW dan DPP terkait gugatan ini. Kalau DPP mengizinkan, akan kita lakukan," ujar Dani. 

Pengakuan Siswandi terkait dugaan permintaan uang mahar masih belum mendapat tanggapan dari DPD PKS Kota Cirebon. Hingga menjelang petang, kantor PKS Kota Cirebon terpantau tidak ada aktivitas.

Wartawan hanya bertemu dengan orang yang sedang menunggu didalam lantaran kantornya sedang dibangun.

"Waduh saya kurang tahu saya disini hanya menjaga tukang bangunan saja karena kan lagi ada yang kerja tukang," ucap penjaga tersebut.

Sebelumnya, di tengah gentingnya waktu penutupan pendaftaran, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cirebon menyatakan abstain. Padahal PKS merupakan salah satu anggota koalisi umat bersama Gerindra dan PAN.

Ketua DPD PKS Kota Cirebon H Karso mengatakan, berbagai pertimbangan sudah dilakukan. Baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat.

Namun, kata dia, partai di tingkat daerah tidak bisa mengubah apa yang sudah menjadi keputusan pusat.

"Sampai kami jelaskan konstalasi politik arahnya kemana tetap pengurus pusat tidak mengeluarkan rekomendasi. Alhasil kami nyatakan abstain," ujar Karso di kantor DPD PKS Kota Cirebon, Rabu 10 Januari 2018.

Karso mengaku tidak tahu apa alasan pengurus pusat tidak mengeluarkan rekomendasi untuk mensukseskan calon yang diusung koalisi umat. Menurut dia, alasan tidak menurunkan rekomendasi hanya diketahui pengurus pusat.

Dia mengaku, keseriusan PKS Kota Cirebon memenangkan koalisi umat tidak perlu diragukan lagi. Sebab, dalam persiapan pemberkasan, hampir sebagian besar dikerjakan di Kantor DPD PKS Kota Cirebon.

"Tetap saja keputusan ada di pusat," ujar dia.