3 Daerah Ini Gagal Gelar Pilkada Serentak 2018

Liputan6.com, Jakarta - Hasil hitung cepat atau quick count oleh lembaga survei Saiflul Mujani Researsh and Consulting (SMRC) telah berakhir. Sejumlah pasangan calon yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah terpilih.

Kini tiba saatnya janji-janji selama kampanye di Pilkada Serentak yang disuarakan untuk merebut hati rakyat dipenuhi untuk 5 tahun ke depan.

Siapa sajakah paslon cagub dan cawagub yang akan mengemban amanah rakyat?

Dari Jawa Tengah adalah pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dengan perolehan suara  58,80% dari 96,67% suara yang masuk. Sementara di Bali, pasangan Wayan Koster-Ace yang mendapat 58,29% suara dari 98,33% suara yang masuk.

Selanjutnya dari Sulawesi Selatan, ada pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman dengan perolehan suara 43,06% dari 84,67% suara masuk.

Di Sumatera Utara, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekhsah mendulang suara hingga 59,28% dari 84,33% suara yang masuk.

Sementara di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak memperoleh meraih 52,58% dari 89,00% suara yang masuk.

Namun, di tengah euforia para cagub dan cawagub pemenang Pilkada 2018, ada sejumlah daerah yang gagal melaksanakan Pilkada Serentak akibat sejumlah alasan. 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Nduga adalah salah satu provinsi di Papua yang batal menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018). Usai memantau pelaksanaan Pilkada di Kota Hujan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan penyebab Nduga tak bisa ikut pesta demokrasi.

Pertama, karena masalah pendistribusian logistik yang belum selesai, menyusul situasi kemanan yang tidak kondusif.

Pesawat Trigana Air yang membawa 18 anggota Brimob saat akan bertugas mengamankan proses Pilkada Serentak di Kabupaten Nduga ditembaki oleh kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) dua hari lalu.

"Aparat keamanan dari Brimob ditembaki, sehingga logistiknya masih terlambat. Tapi sekarang sedang proses pengamanan," kata Wiranto.

Pinai adalah provinsi kedua di Papua yang juga gagal menggelar pesta demokrasi untuk memilih para kepala daerah.

Menurut Wiranto, penyebab pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ditunda, karena terjadi konflik usai dua pasangan calon bupati dan wakil bupati ditetapkan.

"Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet. Perlu diselesaikan dulu," kata Menko Polhukam Wiranto.

Selain di Kabupaten Pinai dan Nduga, daerah yang juga harus menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Berbeda dengan di Papua, penundaan tersebut lebih disebabkan karena kondisi alam. Banjir yang menerjang kawasan tersebut membuat pengiriman logistik Pilkada belum terkirim.

Menurut Wiranto, saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018), pelaksaan Pilkada di TPS itu akan segera dilakukan jika kondisinya memungkinkan.

Saksikan video pilihan selengkapnya di bawah ini: