Wagub Jateng Dukung Upaya Ma’ruf Amin Libatkan Pesantren di Sektor Ekonomi

Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah mengatakan, saat ini pihaknya memandang pesantren sebagai entitas penting di tengah masyarakat.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Sep 2018, 14:46 WIB
Diterbitkan 11 Sep 2018, 14:46 WIB
Bakal cawapres KH Ma'ruf Amin membuka Halaqoh Enterpreneur Kemandirian Pesantren dan Haul K.H Masruri Abdul Mughni di Ponpes Al-Hikmah 2, Brebes, Jateng. (Istimewa)
Bakal cawapres KH Ma'ruf Amin membuka Halaqoh Enterpreneur Kemandirian Pesantren dan Haul K.H Masruri Abdul Mughni di Ponpes Al-Hikmah 2, Brebes, Jateng. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun Zubair mengaku terinspirasi langkah bakal cawapres Ma’ruf Amin, dalam menggerakan sektor perekonomian yang melibatkan pesantren. Oleh karena itu, Yasin mempertimbangkan akan mengeluarkan sejumlah kebijakan.

"Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi pesantren. Melalui sejumlah kebijakan," kata Yasin saat menghadiri Halaqoh Enterpreneur Kemandirian Pesantren dan Haul KH Masruri Abdul Mughni di Ponpes Al-Hikmah 2, Selasa (11/9/2018).

Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah, Bambang mengamini pernyataan Taj Yasin. Bahwa saat ini pihaknya memandang pesantren sebagai entitas penting di tengah masyarakat.

"Tak hanya perannya dalam pengembangan pendidikan, tetapi juga dalam hal menggerakkan ekonomi masyarakat. Karenanya saat ini salah satu basis ekonomi yang harus kita berdayakan, kita hidupkan adalah pesantren," ujar Bambang.

Dia juga mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir Bank Indonesia mulai bergerak ke Pesantren. Dikarenakan pesantren juga punya pengaruh yang besar untuk menstimulasi ekonomi masyarakat.

Bank Indonesia, kata Bambang, melihat salah satu nilai ekonomi pesantren yang bisa distimulasi adalah dalam hal pengelolaan air dan pengelolaan sampah.

Dia juga memaparkan sejumlah program BI yang telah dan akan dikembangkan di pesantren.

 

 


Jadi Pusat Pemberdayaan

Ma'ruf Amin Temui Mahathir Mohamad
Bakal calon Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, bertemu dengan PM Malaysia, Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur, Sabtu (8/9). Kunjungan dalam rangka silaturahmi disela-sela kegiatan Ma'ruf menghadiri acara di Kuala Lumpur. (Liputan6.com/Pool/Tim KH Ma'ruf Amin)

Sementara itu, Ma’ruf Amin mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang berupaya menggerakkan ekonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga adalah pusat pergerakan, pesantren juga harus jadi pusat perbaikan ummat.

Dalam kitab Fathul Mu'in Fardu Kifayah itu di antaranya, membangun, mengembangkan ilmu Syara'. Fiqih, Tafsir, Hadist dan ilmu pesantren lainnya. Tugas fardu kifayah pesantren lainnya adalah daf'u dharorin. Menghilangkan kemudharatan, menghilangkan kelaparan, membantu pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sandang ummat, perlu menjadi perhatian pesantren.

"Kalau ada masyarakat kelaparan, kekurangan pakaian, kurang pendidikan, kurang kesehatan, pesantren ikut berdosa. Karenanya kita harus menggerakkan kemandirian ekonominya, untuk turut serta mengeliminir kemiskinan di negeri ini," kata Ma’ruf.

Karena itu, pesantren harus siap menjadi pusat pemberdayaan ekonomi untuk menggerakkan ekonomi ummat, menghilangkan kesenjangan pesantren.

"Pak Jokowi sudah menyetujui ini. Karena itu pemerintah membina koperasi dan pesantren agar lebih berdaya ekonominya. Pemerintah juga mendorong para pelaku ekonomi kelas atas, para konglomerat untuk bermitra dengan pesantren dengan pelaku ekonomi kecil, agar distribusi ekonomi lebih merata," ujarnya.

Dia menambahkan di pesantren sejatinya juga diajarkan ilmu-ilmu ekonomi yang bisa diterapkan dan dikembangkan di tengah masyarakat.

"Dalam fiqh pesantren, urusan jual beli hingga urusan musyarakah, penanaman modal, asuransi dan pengelolaan usaha, itu diajarkan dalam fiqh. Sekarang santri harus bisa mempraktikkannya, untuk menggerakkan ekonomi Indonesia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan, sekarang sistem ekonomi ala pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

"Ada undang-undangnya. Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah. Bahkan sekarang sudah dibentuk Komunitas Masyarakat Ekonomi Syariah, yang diketuai langsung oleh Presiden Jokowi," Ma'ruf memungkasi.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya