PSI: Debat Capres Jangan Elitis, di Desa Saja

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar debat pilpres tidak hanya dilakukan di kota, tapi juga desa. Menurutnya, debat presiden selama ini terlalu kota dan sangat elitis.

"Saya usul ke KPU agar debat diselenggarakan di desa dengan audiens rakyat biasa di Papua, Kalimantan, Sulawesi Aceh dan Jawa. Pesertanya juga rakyat biasa yang menikmati dan akan merasakan langsung arti sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah," ungkap Raja Juli melalui pernyataan tertulis, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya, cara debat pilpres ini agar rakyat biasa bisa langsung berdialog, bertanya, dan mengevaluasi calon pemimpin mereka.

"Bukan para elite yang sering kali mengatasnamakan mereka, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, pikirkan dan kerjakan tiap harinya," ujarnya.

Ia menyatakan, yang terpenting dari debat pilpres adalah tujuan debat tercapai. Yaitu rakyat mengetahui kualitas dan rekam jejak pemimpin yang akan mereka pilih.

"Namun bila memungkinkan, KPU memang perlu memodifikasi format dan tempat debat selama diizinkan undang-undang agar visi, misi dan program paslon tersampaikan secara masif kepada masyarakat di akar rumput," ia menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan lima kali debat pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019. KPU tengah menyusun format debat dan juga mengidentifikasi siapa saja panelis sampai moderator yang akan dilibatkan dalam debat nanti.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, lima kali debat itu untuk debat pasangan capres-cawapres, debat capres, dan debat cawapres. Saat debat capres, cawapres akan tetap dihadirkan. Begitu juga saat debat khusus cawapres, capres akan tetap hadir.

"Jadi saling hadir semua. Lima kali rencananya akan kita mulai di 2019. Kita juga sudah mulai mengidentifikasi isu-isu utama, panelis-panelis dan narasumber. Jadi nanti kita akan undang berbagai pihak untuk merumuskan isu-isu utama," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Setelah isu utama dirumuskan, KPU akan membahasnya bersama para pakar. Berbagai rancangan itu mulai dibuat tahun ini sehingga tinggal dilaksanakan tahun depan.

"Nanti kita adakan godok bersama tim pakar. Jadi rancangan waktunya sudah, isunya sudah, tim pakar sudah, calon panelis sudah, calon moderator sudah. Jadi rancangan itu sudah. Hanya memang itu baru akan dilakukan di 2019, tapi rancangan-rancangan itu sudah ada," tutur Wahyu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: