Pilkada di Saat Pandemi Covid-19, FX Rudy Sebut Suara PDIP di Solo Bakal Turun

Jakarta - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo meyakini perolehan suara calon wali kota dan wakil wali kota yang diusungnya bakal turun di Pilkada 2020.

Kemungkinan turunnya perolehan suara pasangan cawali-cawawali dari PDIP dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.

"Kan yang milih rakyat. Rakyat yang paling banyak kan PDIP. Nah ini pasti ada pengaruh lah. Orang kalau takut betul, dipaksa pun tidak berangkat kok,” ujar Rudy di Gedung DPRD Solo, Senin (16/6/2020).

Namun Rudy mengaku jajaran PDIP Solo sudah siap menghadapi pertarungan politik di Pilkada 2020. Begitu rekomendasi cawali-cawawali Solo dari DPP PDIP turun, dia akan langsung menyampaikan ke semua jajaran partai.

Tapi Rudy tidak mau berbicara banyak terkait siapa yang mungkin mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Menurut dia, rekomendasi cawali-cawawali menjadi urusan DPP PDIP.

"Rekomendasi urusan DPP lah. Saya ndak pernah ngejar-ngejar itu. Kalau DPP sudah mengeluarkan (rekomendasi) ya langsung kami sampaikan begitu saja," imbuh dia.

Ditanya strategi pemenangan cawali-cawawali dari PDIP pada Pilkada Solo 2020, Rudy enggan menyampaikan. Dia beralasan strategi pemenangan pilkada merupakan rahasia yang tidak bisa diumbar ke publik.

Namun yang jelas, dia menegaskan sudah menyiapkan strategi tersebut. Apalagi DPC PDIP Solo sudah berpengalaman beberapa kali mengikuti pilkada dan terlibat dalam berbagai pemilu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

"Kami sudah terbiasa dengan pemilu. Tapi besok itu bukan pesta demokrasi kok. Soalnya orang nyoblos wedi (takut) kena virus,” papar dia.

Disinggung tentang anggaran Pilkada 2020, Ketua DPC PDIP yang juga Wali Kota Solo menyatakan Pemkot tak mampu mengcover tambahan anggaran yang diminta KPU.

Tambahan anggaran itu mencapai Rp 10,6 miliar. Saat ini menurut dia Pemkot Solo sedang mengalami kesulitan anggaran lantaran tersedot untuk penanganan Covid-19.

Dia mencontohkan kesulitan Pemkot Solo membayar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun ini.

"Wong bayar listrik ora isa kok bayar pilkada. Nanti minta pusat. Pemkot ndak mungkin bisa bayar Rp 11 miliar," ujar dia.

Disinggung opsi penggunaan anggaran Covid-19 untuk protokol kesehatan pilkada, Rudy menyatakan tidak bisa. Sebab anggaran tersebut sudah diploting di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

OPD itu seperti puskesmas dan rumah sakit (RS). "Di Perppu bunyinya pemda dapat dibantu APBN. Ya harapan kami nanti dari APBN," sambung dia.

Simak berita Solopos lainnya di sini.