Pengamat: Koalisi KIR dan KIB Dibentuk untuk Pastikan Pilpres Menang Satu Putaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi merestui penggabungan dua poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) di Pemilu 2024. Wacana ini terbentuk setelah Jokowi kumpul bersama lima ketum parpol KIB dan KIR di Markas PAN, Minggu, 2 April 2023.

Pengamat Politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, tujuan penggabungan KIR dan KIB tak lain untuk menangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran.

"Poros besar ini bisa menyatukan konsolidasi dan menyatukan kepentingan menjadi koalisi besar, memastikan kemenangan mereka itu satu putaran lah," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Adi juga menilai, wacana koalisi besar tersebut sangat mungkin terwujud. Sebab, kelimanya adalah partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

"Prospeknya tentu cukup memungkinkan karena kelima partai ini adalah partai-partai pendukungnya jokowi," katanya.

Dari sisi wacana, visi, dan gagasan, menurut Adi, tidak ada kendala di antara kelima partai politik tersebut. Namun, lain cerita ketika bicara siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

"Tapi memang tingkat kerumitannya adalah siapa soal capres dan cawapresnya yang akan diusung. Apakah Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga dan seterusnya," ujar Adi.

"Karena kalau kita lihat, koalisi besar ini kan punya problem tersendiri, yaitu ketika ketum-ketum partai yang ada di dalamnya sampai saat ini masih ngotot untuk maju pilpres. Itu yang saya kira menjadi kesulitan pada level praktik," kata Adi.

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka lebar.

Jika hal itu terwujud, Jamaluddin menyarankan, sebaiknya koalisi besar tersebut tidak melibatkan PDI Perjuangan agar Pemilu 2024 tetap memiliki tiga pasang capres dan cawapres.

"Koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," ujar Jamiluddin.

Menurut dia, nantinya PDI Perjuangan mau tidak mau harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024.

"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," kata dia.

Soal isu koalisi besar tersebut, Jamiluddin mengungkapkan ada untung maupun rugi pada Pemilu 2024. Peluang terjadinya hanya dua pasang capres-cawapres semakin besar juga.

"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," kata dia.

Sementara ruginya jika Koalisi Besar ini terbentuk, akan terjadi dua pasangan. Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan. Apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu, lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah dihadapan pemerintah," katanya.

Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.

"Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," ujar dia.