Jawab Kritik Kumpul Ketum Parpol di Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Kita Juga Politisi

Jokowi menilai dirinya tak melanggar konstitusi dengan mengundang para ketua umum partai ke Istana.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 04 Mei 2023, 19:21 WIB
Diterbitkan 04 Mei 2023, 19:21 WIB
Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik, termasuk Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.
Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik, termasuk Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. (Foto: dokumentasi Gerindra)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah anggapan dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam urusan Pilpres 2024

Anggapan ini muncul usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," jelas Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dia mengatakan urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 merupakan urusan partai serta gabungan partai. Jokowi menilai dirinya tak melanggar konstitusi dengan mengundang para ketua umum partai ke Istana.

"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata dia.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," sambung Jokowi.

Jokowi menyebut tak ada yang salah apabila dirinya juga berbicara soal politik. Selain seorang pejabat publik, Jokowi  juga seorang politisi.

"Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tutur Jokowi.

 

 

 

 

Kritik Demokrat

Anies Baswedan Sambangi DPP Partai Demokrat, Disambut Langsung AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kanan) foto bersama Anies Baswedan yang saat tiba di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023). Kunjungan Anies Baswedan untuk memperkenalkan dirinya kepada Majelis Tinggi Partai. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai, pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Negara Jakarta pada Selasa, 2 Mei  malam tidak etis. Menurut dia, Istana menjadi lambang negara dan tempat presiden memimpin bawahannya, sedangkan ketua partai bukanlah bawahan presiden.

"Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya enggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi kepada awak media saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).

Andi mengamini, tidak ada peraturan tertulis yang melarang presiden menghelat pertemuan dengan siapa pun di Istana. Hanya saja, hal itu terasa kurang etis bila dipakai untuk tempat kumpul-kumpul.

"Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah, di tempat mana gitu, tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan. Mau di kafe kek, mau di rumah ketua partai lain kek," saran Andi.

Andi mencontohkan, peristiwa kumpulnya ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN pada momentum buka puasa adalah cara yang benar. Menurut dia, tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan partai.

"Jokowi di kantor PAN, itu menurut saya paling tepat. Tidak cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu," kritik dia.

Infografis Simulasi Duet Capres-Cawapres 2024 Versi Terkini Lembaga Survei. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Simulasi Duet Capres-Cawapres 2024 Versi Terkini Lembaga Survei. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya