Liputan6.com, Jakarta - Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Hal ini ditunjukkan pertemuan bilateral Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Rabu, 5 Maret 2025 di Kantor Pusat OECD. Pertemuan ini juga sebagai upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.
Baca Juga
Selang satu tahun setelah dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.
Advertisement
Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 – 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.
"Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” tutur Menko Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/3/2025).
Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025. Menko Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025.
Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.
Dukungan Sekretariat OECD
Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi.
"Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.
"Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.
Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Menko Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta.
Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.
Advertisement
Komitmen Indonesia
Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi.
Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto.
