Merasa Dikhianati, Demokrat Bagikan Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat merasa dikhianati setelah mengetahui Anies Baswedan memilih Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres). Demokrat pun membagikan foto berisi surat Anies kepada Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Surat yang ditulis tangan itu berisi permintaan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi Cawapresnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Surat tersebut juga dibubuhi tanda tangan Anies Baswedan. Menurut Demokrat, surat itu dibuat pada 25 Agustus 2023 dan disaksikan dua orang.

Berikut isi lengkap surat tersebut: 

Mas AHY yth

Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkahan-Nya.Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.

Teriring Salam Hormat. Anies Baswedan.

Sebut Surya Paloh Ambil Keputusan Sepihak

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan mendapat informasi bahwa Anies Baswedan akan menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, menyebut kebenaran informasi itu didapatkan langsung dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said.

Bahkan telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB. Menurutnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh telah mengambil keputusan sepihak.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut Demokrat juga telah mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies. 

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Saat ini, Demokrat akan segera menggelar rapat Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan selanjutnya terkait nasib Koalisi Perubahan.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata Riefky.

Sebelumnya juga diberitakan, Partai Demokrat menyatakan akan menurunkan baliho yang memuat gambar bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Demokrat merasa dikhianati dengan sikap Nasdem dan Anies Baswedan yang memutuskan sepihak duet Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Ya kita turunkan karena menghianati Demokrat," ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan ketika dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan duet Anies Baswedan dengan PKB untuk mengusung Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilakukan sepihak oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Menurut Riefky, Anies juga tidak menyampaikan langsung ke PKS dan Demokrat terkait keputusan duet dengan Cak Imin.

"30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," katanya.

Menurut Demokrat, keputusan Anies dan Nasdem telah mengkhianati Koalisi Perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Harsya.