Strategi Kapolda Amankan Pemilu Serentak di Tanah Papua, Minta Tambahan 2.000 Personel Brimob

Pasukan nantinya akan ditempatkan di beberapa wilayah agar mudah mengakses kawasan rawan. Semisal tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

oleh Muhammad Ali diperbarui 28 Sep 2023, 07:17 WIB
Diterbitkan 28 Sep 2023, 07:17 WIB
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri (Foto: Dokumentasi Polda Papua)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan pemilu yang akan digelar serentak pada tahun 2024 hanya tinggal menghitung bulan. Ketika serangkaian pelaksanaan sudah dimulai, persiapan pengamanan pun turut disiapkan termasuk di wilayah Papua yang masuk dalam kategori rawan terjadinya konflik.

Sehingga dalam rangka menjaga kelancaran pemilu nanti, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya titik pangkalan gerak perkuatan di beberapa wilayah.

"Kita geser semua sesuai dengan pola pengamanan TPS. Di sisi lain kita juga minta bantuan pengamanan ke Mabes Polri, lalu kita dekatkan ke daerah yang tadi saya bilang ke titik geraknya," kata Mathius kepada wartawan, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Lewat pangkalan ruang gerak, pasukan nantinya akan ditempatkan di beberapa wilayah agar mudah mengakses kawasan rawan. Semisal tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

"Nah tentunya, yang Selatan ini relatif (aman). DOB yang Tengah dan Pegunungan ini lah yang nanti kita akan perkuat bantuan dekat ke sana, pangkal geraknya," ujar dia.

Adapun gambaran titik pangkalan ruang gerak yang disiapkan, seperti di daerah Wamena dan Yahukimo untuk ke wilayah sekitar Papua Pegunungan. Sementara Pegunungan Bintang akan dibackup dari pangkalan yang ada di Timika.

Termasuk di Papua Tengah, akan menempatkan pangkalan gerak di Nabire yang dapat mempercepat ruang gerak ke daerah lainnya seperti Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

"Sehingga kalau ada apa-apa bisa bergerak cepat untuk membantu polres-polres terdekat yang membutuhkan penanganan segera," jelas dia.

 

Penambahan Pasukan

Sementara untuk kekuatan personel, kata Mathius, pihaknya telah meminta tambahan 2.000 personel Brimob Nusantara ke Mabes Polri. Agar dikirimkan dalam rangka penebalan personel pengamanan selama pemilu.

"Kita di Polda Papua sudah minta menambah 2000 Brimob Nusantara untuk datang. Tentunya perkuatan Polda Papua yang sudah kita susun hampir seribuan lebih itu, yang dari tumpuan Polda Papua akan kita bagi untuk memperkuat Polres mengamankan TPS," sebutnya.

Walaupun serangkaian persiapan telah dilakukan, Mathius mengakui potensi konflik saat pemilu mungkin saja terjadi. Melihat faktor politik identitas yang bisa terjadi lewat faktor, keluarga atau kekerabatan yang bisa membuat polarisasi di masyarakat.

"Paling tidak kan kita menjaga - jaga agar gangguan kamtibmas tidak meluas. Sehingga, pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik," ujar dia.

"Paling tidak bisa melaksanakan semua dan tepat waktu tentunya masih ada persoalan-persoalan itu masih ada. Tapi tentunya kita akan berupaya untuk pejabat, kita juga akan mintakan di sisi lain kita juga minta bantuan ke TNI," sambungnya.

 

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.comm

Infografis Jalan Panjang Proses Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Jalan Panjang Proses Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya