Nama Ibu Kota Nusantara Dinilai Tidak Pas, Ini Kata Cawapres Mahfud Md

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud Md menanggapi penggunaan nama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak pas. Menurut panelis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah, makna nusantara tentu berbeda dengan negara.

"Maaf IKN itu kan ibu kota negara, bukan ibu kota nusantara. Mestinya dalam UU itu kan negara, tidak pakai nomenklatur nusantara. Kalau bisa diluruskan menjadi istilah negara bukan nusantara. Nusantara dan negara itu beda. Nusantara itu melampaui NKRI, apakah Indonesia mau melampaui negeri orang. IKN itu sekali lagi ibu kota negara," ujar panelis kepada Ganjar-Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang, Banten, Kamis (23/11/2023).

Mahfud Md pun menanggapi keresahan tersebut. Sejauh ini, kata dia, nama Ibu Kota Nusantara merupakan produk yang telah diriset bersama secara mendalam.

"Soal nama Ibu Kota Nusantara, itu kan sebutannya nanti di dalam buku Ibu Kota, satu, Ibu Kota Nusantara. Kan sama juga selama ini kita pakai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta gitu, ada Ibu Kota Jakarta, ada Ibu Kota Nusantara, tapi itu kan tinggal kebiasaan kita nanti menyebutnya," ucap dia.

Bahkan, lanjut Mahfud, ada banyak pihak yang mengusulkan agar nama Indonesia diubah menjadi Nusantara. Sebab, hal itu bersinggungan dengan keaslian bengsa sebagai negara kepulauan.

"Indonesia itu kan ciptaan Adolf Bastian, di abad ke-20. Sebelum itu kan Indonesia namanya gugusan pulau-pulai, Nusa Antara, ada yang sekarang ngusulkan itu. Nah itu ya sudah dijadikan nama ibu kota saja dulu, tapi nanti bisa didiskusikan lagi," kata dia.

"Kan hukum itu berkembang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan baru yang bisa dibuat, kalau nanti masyarakat yang baru menghendaki yang baru kan pasti akan ditemukan negosiasi baru, konsolidasi baru terhadap apa yang kita hadapi," cawapres Mahfud menandaskan.

Sebelumnya, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku terus mengamati situasi konflik di wilayah Papua.

Dalam kunjungannya ke Bumi Cendrawasih beberapa waktu lalu, Ganjar menyimpulkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) nyatanya hanya ingin mendapatkan ruang dialog dengan pemerintah Indonesia.

Untuk itu, diperlukan negosiator andal yang dapat duduk bersama, sehingga mendapatkan jalan keluar berkemaslahatan terbaik.

"Saya kemarin dari sana. Dan mereka menyampaikan, yang dibutuhkan hanya, 'kasih kami ruang dialog untuk mempresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang mereka butuhkan. Janganlah kasih kami kiriman berbagai senjata'," ujar Ganjar Pranowo dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang, Banten, Kamis (23/11/2023).

Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud Md menambahkan, pemerintah Indonesia sengaja memilih istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tidak memasukkan kata separatis. Hal ini demi menghindari campur tangan pihak lain.

"Kita pakai istilah KKB karena kalau pakai KKSB, ada kata separatis, itu nanti kita boleh dicampuri luar negeri (termasuk PBB). Oleh karena itu, kami tidak pernah terpancing," tegas Mahfud Md.

Termasuk juga tidak menggunakan istilah teroris terhadap KKB, lantaran hukum acara dalam penanganan tindak pidananya pun nantinya akan berbeda dan luar biasa.

Yang pasti, dia mengamini pernyataan Ganjar, bahwa pendekatan teritorial menjadi solusi yang paling tepat untuk digunakan untuk menyelesaikan konflik Papua.

"Karena sebenarnya mubazir menyerang mereka. Nama-namanya pun sebenarnya sudah tercatat. Ini namanya, bersembunyi di mana. Sedikit sekali," kata Mahfud.

"Sekarang kan sudah banyak suara-suara mengundang PBB, kita tolak. Karena ini bukan persoalan separatis, bukan teroris, ini kriminal. Meskipun orang-orang tertentu kita sudah putuskan teroris, seperti Kagoya, ada lima kelompok," Mahfud menandaskan.

Ganjar Pranowo melaukan silaturahmi bersama masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Anwar, Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (22/11/2023). Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Ganjar untuk berdiskusi banyak hal serta meminta masukan-masukan ihwal persoalan bangsa.

Ganjar pun mendapatkan masukan dari salah satu peserta yang hadir dalam silaturahmi bersama masyayikh. Terutama mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua yang masih tertinggal, sehingga menimbulkan dampak negatif.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan dari Perkumpulan Himpunan Kerukunan Jawa Madura di Papua, Sri Susilowati. Kepada Ganjar Pranowo ia menceritakan perihal anak-anak kecil di sekitar Jalan Pos 7 Sentani, Jayapura, sudah terjerumus menggunakan narkoba.

"Saya tinggal di daerah namanya Pos 7. Kita sangat prihatin sekali di Pos 7 dekat dengan sekolah, dan anak-anak yang masih kecil, tapi sudah merokok dan narkoba," ujar Sri.

Sri bercerita sudah berulang kali mencoba melaporkan ke pihak-pihak terkait, tetapi belum ada tindakan yang berarti sampai sekarang ini.

Karena itu, dia berharap apabila nantinya mendapatkan amanah untuk menjadi presiden, Ganjar bisa menghadirkan fokus pembangunan bagi SDM di Papua, sehingga anak-anak di sana bisa terhindar dari tindakan negatif.

"Seandainya terpilih jadi presiden mohon keadilan untuk Papua," ucap Sri.

Mendapatkan masukan tersebut, Ganjar mengatakan dirinya memang fokus untuk pembangunan SDM yang merata di bumi Cendrawasih.

Namun, di samping itu perlunya pendidikan parenting atau berasal dari keluarga, agar anak-anak tidak terjerumus menggunakan narkoba.

"Pendidikan parenting itu penting, bagaimana orang tua banyak mengajarkan anak-anak dan mengawasinya," ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, orang tua harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar dapat menjalani kegiatan positif.

"Cara lainnya anak-anak kemudian disalurkan kegiatannya. Ada yang bisa main bola, yang suka seni budaya diarahkan dan kemudian sudah diarahkan, kita kontrol dan dia punya waktu lebih banyak untuk mengasah bakatnya," beber Ganjar.