Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, membantah berbagai tuduhan soal mekanisme debat yang dianggap menguntungkan pasangan pihaknya.
Dia memastikan aturan debat merupakan hasil kesepakatan setiap tim pemenangan peserta Pilpres 2024.
Baca Juga
“Mekanisme debat disusun oleh KPU bersama tim semua pasangan calon dengan mengedepankan prinsip equal treatment. Artinya, apa pun yang menjadi aturan main adalah kesepakatan bersama dan dalam rapat, semua tim pasangan calon hadir,” kata Juri seperti dikutip dari siaran pers, Senin (11/12/2023).
Advertisement
Dia mengungkap, sejumlah pembahasan disepakati bersama adalah tata tertib, posisi berdiri atau blocking, hingga arena debat.
Menurut dia, hanya segelintir hal yang ditetapkan secara otoritatif oleh KPU, seperti moderator dan official broadcaster serta panelis.
“KPU menyiapkan draf atau usulan, kemudian dibahas bersama sesuai saran, kritik, dan masukan dari tim pasangan calon,” ungkap Juri.
Juri menilai, adalah berlebihan kalau berpikir bahwa proses debat akan memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon. Sebab, dipastikan semua kandidat diperlakukan sama dan tidak ada perbedaan.
“Semua sama dan tidak berbeda,” Juri memungkasi.
TKN: Prabowo-Gibran Siap Debat
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dipastikan siap berlaga dalam debat Pilpres 2024.
Khususnya pada sesi perdana yang akan dilangsungkan pada Selasa, 12 Desember 2023 di Kantor KPU RI Jakarta.
“Pak Prabowo siap untuk mengikuti debat pertama dan sesuai yang diinformasikan KPU, maka Cawapres Mas Gibran juga siap mendampingi nanti,” ucap Juri Ardiantoro.
Advertisement
Dikuasai Prabowo
Juri menjelaskan, debat perdana mengusung tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.
Dia meyakini, tema itu sudah dikuasi Prabowo dengan sangat baik.
“Pak Prabowo sudah memahami permasalahan hukum jauh sebelum ada debat. Semua tema bagi Pak Prabowo harus dikaitkan dengan tujuan bernegara dan kepentingan bangsa,” Juri menandasi.