Ganjar Tawarkan Kontrak Terbuka Kepada IPB untuk Bantu Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menawarkan kontrak terbuka kepada Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Tawaran itu, disampaikan Ganjar setelah mendengar pemaparan Rektor IPB  Prof Dr. Arif Satria tentang hasil penelitian dan riset IPB, yang antara lain untuk wewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional agar tidak bergantung pada impor. 

"Tadi, Pak Rektor menyampaikan, kedelai bisa kita bereskan, bawang putih bisa kita bereskan, jadi enggak usah impor terus. Kalau kita produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal," kata Ganjar seperti dikutip Rabu (20/12/2023).

Ganjar mengungkapkan, IPB telah menuangkan gagasan dan hasil penelitian yang sangat baik mengenai agromaritim, mengingat Indonesia sebagai negara pertanian dan maritim. Diketahui, hasil penelitian dan riset yang  tertuang dalam Buku Putih Himpunan Alumni IPB yang diwakili oleh lintas profesi dan keahlian, sebagai masukan untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. 

"Bayangkan, kalau riset IPB diambil alih pemerintah menjadi kebijakan nasional," optimis Ganjar. 

Dia menilai, pemaparan IPB mengenai kedaulatan agromaritim merupakan langkah paling konkret yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan maritim Indonesia ke depan. Karenanya, 

Ganjar menawarkan kontrak terbuka kepada Rektor IPB Bogor untuk merealisasikan atau melakukan hilirisasi gagasan kedaulatan agromaritim jika terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, periode 2024-2029. 

"Dari sisi kedaulatan, gagasan kedaulatan agromaritim yang disampaikan IPB, menurut saya bagus. Inilah langkah paling konkret yang bisa dilakukan. Gregetan saya adalah dengan data sains yang ada seharusnya kita bisa ambil. Saya tawarkan secara terbuka mau enggak kemudian (kalau paslon 3 terpilih), kita kontrak di situ," ungkap Ganjar.

Dia menambahkan, kontrak akan dilakukan dalam waktu dua tahun untuk menjalankan gagasan kedaulatan pangan.

Hal itu, diyakininya bisa menjadi dasar untuk pengembangan agromaritim Indonesia ke depan. 

"Kontrak untuk menjalankan itu dalam waktu dua tahun. Ilmunya sudah ada, metodenya sudah ada, orangnya pemerintah yang menyediakan, lahannya bisa kita carikan, dan kemudian hasilnya bisa terukur, maka kedaulatan pangan saya kira makin optimistis terwujud dengan apa yang dilakukan oleh IPB," ujar Ganjar.

Sementara itu, untuk kedaulatan maritim dapat dilakukan dengan menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan modal kerja bagi para nelayan, serta menyediakan pembeli atau off taker hasil laut.

"Nelayan itu butuh jaminan  pasokan BBM, kemudian modal kerja untuk bisa melaut.  Kemudian, off taker-nya, siapa yang akan membeli produk, dan sistem informasi harga yang sering kali mereka tidak tahu, sehingga tengkulak  yang dominan. Kalau pemerintah bisa masuk ke situ, maka  nelayan akan mendapatkan jaminan yang baik,"  Ganjar menandasi.