DPD Gerindra Jateng: Petani Sulit Dapat Pupuk karena Kartu Tani Itu Fakta

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono menepis pernyataan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang menyinggung pihak yang bertanya terkait sulitnya akses pupuk di Jawa Tengah saat debat capres tidak memahami data.

Sudaryono mengatakan, sulitnya akses terhadap pupuk subsidi adalah fakta yang selalu disampaikan para petani saat dirinya berkeliling Jawa Tengah. Salah satu faktor yang menyusahkan dipengaruhi oleh Kartu Tani.

"Para petani mengeluh sulit dapat pupuk subsidi karena Kartu Tani itu fakta di lapangan. Jadi tidak perlu menuding pihak lain tak paham data," kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2023).

Sudaryono menjelaskan, banyak petani di Jawa Tengah yang kesulitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Tani. Di antaranya seperti terjadi di Kabupaten Karanganyar dan Kota Tegal, Jawa Tengah.

"Saya mendapatkan informasi, bulan lalu ratusan petani anggota Gapoktan Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, marah lantaran Kartu Tani tak bisa digunakan menebus pupuk bersubsidi. Lalu juga ada informasi dari Gapoktan Akur Tani Jaya Kota Tegal yang anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan Kartu Tani," kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, permasalahan Kartu Tani ini terjadi saat petani tak bisa menebus pupuk bersubsidi. Padahal petani memiliki Kartu Tani dan terdata baik di Dinas Pertanian dan pihak bank yang telah ditunjuk pemerintah.

"Karena kartu berhubungan dengan bank, bahwa itu digesek mesinnya eror, setelah itu menunggu beberapa hari, begitu datang eror lagi, nunggu beberapa hari lagi," terang dia.

Selama Kartu Tani Tak Bisa dipakai, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya dua kali lipat daripada pupuk bersubsidi. Untuk pupuk jenis urea misalnya, harga subsidi ditebus petani hanya Rp135.000 per sak. Sedangkan harga non subsidi mencapai Rp360.000 degan ukuran yang sama.

Begitu pula pupuk jenis Phonska harga subsidi dijual Rp165.000 per sak. Sedangkan harga non subsidi untuk Phonska plus bisa mencapai Rp600.000 per sak.

"Kalau enggak ada ya ujung-ujungnya petani beli pupuk yang tidak subsidi, akhirnya ongkos biaya produksi tanaman menjadi mahal," terang Sudaryono.

Karena itu, lanjut Sudaryono, Prabowo-Gibran hadir membawa solusi bagi petani. Salah satunya menyederhanakan proses petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan menghapus kartu tani.

"Para petani memang menginginkan pupuk mudah didapat. Saya pastikan, kalau Prabowo-Gibran menang, Kartu Tani hilang, pupuk mudah didapat, petani sejahtera," kata Sudaryono.