Anies Bakal Revisi Aturan soal Batas Usia Pelamar Kerja: Diskriminasi Itu Harus Ditiadakan

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan menegaskan bakal merevisi aturan soal batas usia pelamar kerja. Menurut Anies, adanya batas usia maksimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja akan menyebabkan diskriminasi.

"Kami berpendapat tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen baik itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan agama," kata Anies dalam acara "Desak Anies" di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).

Anies menerangkan, bagi mereka yang muda dan tua harus ada kesetaraan kesempatan di dunia kerja. Oleh sebab itu, Anies berjanji bakal merevisi aturan tersebut terutama di BUMN maupun swasta apabila menjadi presiden terpilih di 2024.

"Diskriminasi itu harus ditiadakan, harus ada kesetaraan kesempatan, termasuk soal batas usia. Kami tidak setuju dengan pembatasan usia, ini InsyaAllah kami ubah aturannya. Sehingga negeri dan swasta akan ada aturan yang sama," kata Anies.

Selain batas usia, Anies memastikan juga bakal menghapus persyaratan melamar kerja lainnya yang dia nilai aneh. Semisal, mengharuskan pelamar kerja memiliki laptop atau kendaraan bermotor.

"Dan sering kali ada persyaratan yang merepotkan, misalnya punya laptop. Kalau punya laptop artinya gimana? Mampu, yang ngga mampu bagaimana?," ucap Anies.

"Ada juga persyaratan punya mobil, punya motor, apa lagi persyaratan yang aneh-aneh tuh. Ini semua kita ingin hapus," sambungnya.

Tak hanya itu, Anies juga menyoroti soal larangan bagi etnis tertentu pada suatu pekerjaan. Semisal, larangan berpakaian atau memakai atribut sesuai keyakinannya.

'Itu adalah keyakinannya, itu adalah haknya. Tidak boleh ada (aturan) misalnya tidak boleh berjilbab. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jangan ada larangan-larangan seperti itu. Tidak boleh juga mengutamakan suku tertentu, jangan," kata dia.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan, persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dirasakan hampir di banyak wilayah di Indonesia.

Kata Anies Baswedan, hal ini membuat harga BBM tinggi membebani mereka yang membutuhkan. Termasuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Maluku.

"Ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan, tentu Maluku mengalaminya. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," kata Anies di acara 'Desak Anies' Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).

Anies mengutip data Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa bahan bakar minyak berupa solar hanya 11 persen subsidinya dinikmati oleh keluarga di Indonesia. Sementara itu, hampir 90 persen subsidinya justru banyak tertuju ke dunia usaha.

"Saya lihat datanya nih, menurut Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89 persen dinikmati dunia usaha subsidinya. Hanya 11 persen nikmati oleh keluarga, dan dari 11 persen yang dinikmati di keluarga itu ternyata 95 persen dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu, hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu. Jadi petani nelayan itu hanya menikmati 5 persen dari subsidi solar," jelas Anies.

Kemudian pertalite, kata Anies, sebanyak 86 persen digunakan kalangan keluarga dan hanya 20 persen yang tertuju ke keluarga prasejahtera. Kondisi ini, kata Anies, harus diubah.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan. Bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan. Ini potret kenyataannya," ujar Anies.