JK Kritik Netralitas Jokowi, Istana: Jangan Lihat dari Kacamata Subjektivitas

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024. Moeldoko pun meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.

Moeldoko mencontohkan bahwa pemerintah sejauh ini tidak pernah mengesampingkan pihak atau kelompok pendukung capres-cawapres dalam melakukan pelayanan publik. Dalam sidang kabinet, kata dia, Jokowi juga tak pernah menyinggung soal capres-cawapres.

"Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu pasti calon yang lain akan dengar. Enggak pernah. Itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas," kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

Dia pun meminta agar setiap sikap atau pernyataan presiden dilihat secara utuh dan jernih sehingga tidak menimbulkan subjektivitas. Disisi lain, Moeldoko menyebut isu netralitas pemerintah merupakan penyakit tahunan setiap ada Pemilu.

Menurut dia, isu netralitas yang terus dipersoalkan sejumlah pihak dapat menganggu konsentrasi TNI. Sebagai mantan Panglima TNI, dia mengkalim para prajurit selalu bersikap netral.

"Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu. Ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu," katanya.

Dia menyadari ada beberapa perilaku aparat TNI-Polri yang menyimpang dan dianggap tak netral. Namun, Moeldoko meminta agar masyarakat melihatnya sebagai sikap individu, bukan organisasi.

"Jangan dilihat sebagai sebuah kebijakan dari atas ke bawah. Hati-hati bisa saja penyimpangan itu karena keterbatasan pengetahuan oleh yang bersangkutan akhirnya melakukan sesuatu yang aneh dan itu mungkin dinilai tidak netral," tutur Moeldoko.

"Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau polisi tidak netral. Karena kebijakannya sangat jelas, pengendaliannya sangat jelas. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya kalau mungkin memang ada, itu personal. Oknum. Jangan mengatakan itu TNI, jangan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengingatkan agar semua pejabat pemerintah termasuk puncak tertinggi Presiden agar netral dalam politik. Termasuk, saat masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang saat ini bergulir.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil kepada semua masyarakat, termasuk dalam pilihan politik.

"Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya'" ujar JK saat ditanya awak media di kediamannya daerah Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Sebab, JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat. Jika itu dilanggar, maka sanksinya baik sumpah maupun aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya," tutur dia.

Meski begitu, JK enggan mengomentari soal netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia lebih memilih melihat pernyataan Jokowi yang selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.

"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya," ucap dia.

Sedangkan terkait pertemuan makan malam yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Capres 02, Prabowo Subianto, JK memilih tak mau ambil pusing soal pertemuan keduanya.

Sebab, lanjut JK, pertemuan itu adalah hal yang biasa. Apabila dilihat dari posisi Prabowo yang masih sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

"Biasa saja, Kan menteri juga. Dia undang menterinya duduk-duduk, silakan saja. Tidak ada soal," kata JK.