Kata Jokowi soal PSI Gagal Masuk Parlemen di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang gagal masuk parlemen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini dikarenakan perolehan suara PSI tak melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Berdadarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara PSI saat ini hanya sebesar 2,51 persen. Data ini didapat dari 58,95 persen suara masuk per Selasa (20/2/2024) pukul 18.00 WIB.

"Tanyakan kepada PSI," kata Jokowi kepada wartawan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep mengaku optimistis partainya bisa lolos DPR atau ke Senayan pada Pemilu 2024, meski dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah  lembaga survei tidak tembus 4 persen yang merupakan ambang batas parlemen.

“Balik lagi kita harus menunggu hasil lengkap dari rekapitulasi dari KPU. Kita juga kan sekarang masih proses, jadi kita tunggu,” kata Kaesang kepada awak media di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Sebab dari hasil quick count sejumlah lembaga survei rata-rata hanya menempatkan perolehan suara PSI dalam perebutan legislatif DPR RI di angka 2,9 persen, masih jauh dari ambang batas 4 persen parlemen.

Meski begitu, Kaesang menyatakan prestasi partai berlogo mawar itu, untuk perolehan suara di tingkat legislatif provinsi dan tingkat Kabupateb/Kota sebesar empat kali lipat dari Pemilu 2019.

“Kita juga sudah melihat hasilnya yang untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang di mana Insya Allah hasilnya cukup baik peningkatannya sekitar 400 persen."

"Yang di mana sekarang kita punya anggota dewan di provinsi itu 13 dan Alhamdulillah sekarang mungkin hampir 50,” tambah dia.

Kaesang meminta semua kader untuk mengawal segala proses perhitungan suara sampai rekapitulasi selesai di KPU Pusat. Agar suara PSI khususnya untuk DPR bisa tetap terjaga.

“Karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu saya selalu menginformasikan, saya menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat Indonesia,” tuturnya.