Mahfud Md: Megawati Dorong Hak Angket dan Gugatan Pemilu, Tapi Merasa Belum Perlu Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah bersikap meneruskan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Selain itu, Megawati juga mendorong gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurut dia, Megawati tak perlu langsung turun tangan terkait dua rencana tersebut. 

"Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu," ujar Mahfud Md dalam rekaman video yang diterima, Selasa (12/3/2024).

Mahfud bercerita, pekan lalu ia turut hadir bersama Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan antikorupsi. 

Pada acara tersebut, kata dia, Megawati mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan pemilu ke MK.

"Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tutur Mahfud.

Megawati, menurut Mahfud, berusaha bersikap hati-hati dan tidak mau terburu-buru. Menurutnya, hal itu bukan berarti Megawati tidak bersikap tegas.

"Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan (presiden), Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," pungkasnya.  

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan bahwa hak angket akan serius diajukan di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, kata Mahfud, naskah akademik yang disusun untuk hak angket sudah jadi.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu," kata Mahfud, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Mahfud memastikan hak angket bakal berjalan, karena sudah ada nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan menjadi inisiator hak angket.

Namun, dia mengakui ada persoalan teknis yang membuat hak angket belum diajukan secara resmi.

"Kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan, itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu," papar dia.

Kendati demikian, Mahfud enggan membeberkan siapa saja daftar anggota dewan yang akan menjadi inisiator hak angket tersebut.

"Yang tahu partai ya, saya tidak boleh menyebut siapa-siapa karena saya tidak ikut langsung," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, partai politik pengusung yakni PDIP dan PPP juga masih berkoordinasi dengan partai politik pengusung paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga berniat mengajukan hak angket.

"Dengan atau tanpa PDIP mereka kan akan angket juga, PDIP sudah pasti iya, kan tinggal digabung aja kalau gitu, biar tidak sendiri-sendiri," imbuh dia.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 03, Mahfud Md mengaku dirinya dan capres Ganjar Pranowo terus berkomunikasi untuk mengusut adanya dugaan kecurangan pemilu 2024.

Mahfud mengatakan, pekan lalu dirinya bertemu dengan Ganjar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta para jajaran pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN).

"Kemarin pekan lalu saya sama Ganjar hari Jumat pekan lalu. Bersama TPN, Bu Mega juga, dan di luar itu banyak sekali bertemu tim hukum bersama dengan Mas Ganjar. Komunikasi kami jalan," kata Mahfud, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

"Sudah ada garisnya dari ketua dan kerja sama partai pengusung agar mengambil dua jalur secara tegas," sambungnya. 

Mahfud mengatakan, dirinya berbagi tugas dengan Ganjar untuk mengawal langkah yang diambil pihaknya dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

Dia melalui jalur hukum, sementara Ganjar melalui jalur politik yakni hak angket.

"Jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat pasangan calon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pada hari ini pun akan berkoordinasi dengan TPN Ganjar-Mahfud terutama bagian Dewan Eksekutif.

"Nanti sore saya akan ketemu dengan TPN, Dewan Eksekutif TPN untuk mengupdate perkembangan dan persiapan dan langkah lanjut. Dari kegiatan pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, jadi masih lancar komunikasi kami," pungkasnya.