PKB Bakal Umumkan Cagub Jakarta pada 23 Agustus 2024

Menurut Wasekjen PKB Syaiful Huda, pengumuman Bacagub DKI Jakarta diadakan sebelum Muktamar PKB yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2024 di Bali.

oleh Winda Nelfira diperbarui 13 Agu 2024, 18:20 WIB
Diterbitkan 13 Agu 2024, 18:20 WIB
Wasekjen PKB Syaiful Huda
Wasekjen PKB Syaiful Huda. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengumumkan bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta yang diusungnya untuk Pilkada Jakarta 2024 pada 23 Agustus 2024.

Menurut Wasekjen PKB Syaiful Huda, pengumuman itu diadakan sebelum Muktamar PKB yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2024 di Bali.

"(Sebelum muktamar) sudah (ada keputusan). Semoga tanggal 23-an, semoga ya," kata Huda di Gedung DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Huda belum dapat memastikan apakah PKB akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Ia bilang, Anies baru sebatas usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.

"Belum kita putuskan, tapi DPW sudah mengusulkan," ucap dia.

DPW, lanjut Huda memiliki kewenangan untuk mengusulkan bakal calon. Meski begitu, ia menegaskan keputusan akhir ada di DPP PKB.

"Tapi kewenangan memutuskan ada di DPP PKB. Dan saya pertegas lagi desk Pilkada belum memutuskan terkait Pilkada Jakarta," ucapnya.

Huda menyebut, sejauh ini PKB juga telah bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk Pilkada Banten. Namun, wilayah-wilayah strategis lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta masih sangat dinamis.

"Memnag di Banten kita bareng sama Gerindra, tinggal memang DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah kan Gerindra juga belum. Jadi kita liat perkembangannya, PKB yang jelas untuk Jateng, Jatim, Jabar dan DKI kita belum memutuskan," katanya.

PKB Bantah Ada Skenario Lawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta 2024

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku bahwa partainya tak punya pengalaman menjadi oposisi.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku bahwa partainya tak punya pengalaman menjadi oposisi. (Merdeka).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah akan ada salah satu calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 melawan kotak kosong. Hal ini dikarenakan memang belum terlihat untuk menuju ke arah itu.

"Saya belum melihat sampai ke sana (kotak kosong). Yang jelas yang saya lihat ingin ada kolaborasi kerja sama dari partai-partai politik yang ada," kata Jazilul kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

"Kan sudah tidak ada lagi sebenarnya istilah-istilah seperti itu kan, kalau pilpres selesai ya selesai. Pilkada lihat saja di banyak tempat, ada macam-macam itu, zig zag antara partai-partai ya di lokalnya," sambungnya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI ini ingin agar Pilkada Jakarta 2024 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar.

"Ada keinginan untuk melakukan kerja sama kolaborasi dalam pemerintahan ke depan dan sebagian dimulai dari pilkada. Kan kita ingin pilkada berjalan lancar, apalagi di DKI enggak ada riuh-riuh supaya semuanya lancar," ujar Jazilul.

Soal KIM Plus

Sebelumnya, pengamat politik dari lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio atau Hensat, menilai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Serentak 2024 bakal memunculkan banyak calon tunggal melawan kotak kosong.

Adapun KIM merupakan gabungan partai politik atau parpol yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurut Hensat, PDI Perjuangan akan menjadi satu-satunya parpol yang tidak bergabung di KIM Plus.

"Ya ada KIM Plus ini bisa bikin banyak pilkada jadi lawan kotak kosong. Jadi kemunculan kotak kosong ini calon-calon tunggal karena KIM plus kekuatannya kan semuanya itu (parpol) kecuali PDIP," kata Hensat, Senin (5/8/2024).

KIM Plus, lanjut Hensat, berpotensi menjadi penguasa di gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebab, calon kepada daerah yang diusung KIM Plus hanya melawan kotak kosong.

"Bahkan PKS juga masuk sana (KIM Plus), jadi semua partai di Senayan. Masuk Senayan 8 partai itu kecuali PDI Perjuangan, jadi 7 partai itu udah di KIM Plus. Ya dampaknya mereka akan menguasai pilkada," ucap Hensat.

Hensat memandang, KIM Plus dengan kotak kosongnya menunjukkan bahwa Indonesia berada pada era demokrasi siasat. Demokrasi, kata dia, kemungkinan tak berjalan dengan sehat.

"Ya kotak kosong di mana-mana, ini kan era demokrasi siasat. Bisa jadi nanti demokrasinya sesat, bisa jadi nanti demokrasinya jahat," ucap Hendri Satrio.

Infografis Panas Dingin Hubungan PBNU dengan PKB. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Panas Dingin Hubungan PBNU dengan PKB. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya