BRIN: Hindari Kampanye Politik Identitas, Tolak Politik Uang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) turut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024, agar tidak muncul sikap golongan putih (golput), termasuk perlunya mengawal ketat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Peneliti Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati menyampaikan, publik sudah seharusnya antusias dalam mengikuti momen Pilkada 2024 ini.

"Tentu publik juga antusias dalam hajatan Pilkada nanti, karena sebelumnya publik apatis ya dengan adanya pilkada karena tidak mengakomodasi putusan MK," tutur Wasisto kepada wartawan, Kamis (28/8/2024).

Dia menyebut, partisipasi masyarakat besar terhadap gelaran Pilkada 2024 lantaran pihak DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah telah mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi diharapkan partisipasi publik naik juga angka golput bisa ditekan. Karena ambang batas pilkada udah diturunkan, jadi itu bisa jadi pemantik partisipasi politik," jelas dia.

Selain itu, dia turut meminta masyarakat untuk menghindari adanya kampanye berbasis politik identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Yang sudah kita lihat di pemilu sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari karena itu berdampak jangka panjang bukan hanya sekadar urusan pilkasa tapi juga urusan yang lain," ungkapnya.

Wasisto juga berharap masyarakat dapat dengan tegas menolak adanya politik uang yang terjadi selama Pilkada 2024 berlangsung.

"Karena kalau di sini kan publik harus disadarkan bahwa uang yang mereka terima itu sama saja hak mereka sudah dibeli. Penyadaran seperti ini harus bisa ditekankan ya terutama oleh para penyelenggara pemilu dan juga aktivis pemilu bahwa politik uang itu tidak serta merta membuat suara mereka aspirasi mereka terakomodasi di Pilkada," Wasisto menandaskan.