Pengamat Nilai Dukungan Projo Jabar Makin Perkuat Eman Suherman di Pilbup Majalengka 2024

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, bakal calon bupati Majalengka atau bakal cabup Majalengka Eman Suherman merupakan sosok potensial untuk kemajuan Majalengka, Jawa Barat (Jabar).

Dia menilai, Eman Suherman yang resmi meraih dukungan relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Barat dianggap memperbesar kans kemenangan di Pemilihan Bupati atau Pilbup Majalengka 2024.

"Eman kini semakin menjadi cabup terkuat di Pilbup Majalengka. Besarnya dukungan masyarakat hingga Projo, membuat Eman kian percaya diri memimpin Majalengka di periode selanjutnya," ujar Subiran, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

"Siapa saja calon bupati atau calom pemimpin yang mendapatkan dukungan Projo, maka itu adalah penanda mendapatkan dukungan Jokowi," sambung dia.

Subiran melanjutkan, dukungan Projo terhadap Eman ini tentu akan mengubah konstelasi peta politik Majalengka. Menurutnya, setelah didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, Eman semakin digdaya dengan adanya dukungan Projo tersebut.

"Projo itu adalah organ relawan militant Jokowi, sehingga salah satu indikator untuk menilai apakah mendapatkan dukungan dan sokongan Jokowi adalah melihat arah gerak dan dukungan Projo," papar dia.

Sebelumnya, Projo Jabar resmi memberikan dukungan kepada pasangan Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan (HADE) pada kontestasi Pilbup Majalengka 2024.

Sekretaris DPD Projo Jabar Dedi Bernardi menerangkan, di Pilbup Majalengka 2024, pihaknya resmi memberikan dukungan kepada Eman-Dena lantaran selaras dengan Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Karena calon bupati-wakil bupati setiap daerah itu wajib hukumnya harus selaras dengan Prabowo-Gibran jadi ya otomatis kita memilih Kang Haji Eman dan Kang Dena untuk menjadi bupati karena memang selaras dengan Prabowo-Gibran dan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata dia.

Lebih lanjut, Dedi mengingatkan, jika masyarakat Majalengka harus memilih pemimpin di daerah yang selaras dengan pemerintah pusat. Menurutnya, jika tidak memilih yang selaras maupun satu garis, maka yang rugi yakni masyarakat itu sendiri.

"Karena kalau kita memilih calon yang tidak selaras dengan pemerintah pusat maka yang dirugikan adalah masyarakat Majalengka itu sendiri," tandas Dedi.