Bawaslu: 12 TPS di Solok Selatan, Rawan

Liputan6.com, Padang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mencatat setidaknya terdapat 12 tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan geografis dan kecurangan. Ketua Bawaslu Solok Selatan, Muhammad Anshar, menyebutkan TPS yang dinilai rawan secara geografis dan kecurangan antara lain berada di tiga nagari (desa adat) di Kecamatan Sangir Batanghari.

Ketiga nagari tersebut yakni, Nagari Lubuk Ulang Aling Induk, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan.

Selain jauh dari pusat kecamatan Abai maupun Ibu Kota Kabupaten Padang Aro, untuk mencapai ketiga daerah itu harus menempuh jalur darat maupun air karena harus melintasi Sungai Batanghari, hingga dua jam lebih.

"Selain rawan geografi, di ketiga nagari tersebut juga kami nilai rawan dengan sumber daya penyelenggara pemilu yang bisa memicu rawan kecurangan," ujar Anshar seperti dilansir Antara, Kamis (14/2/2019).

Sebagai upaya pencegahan melalu pengawas pemilu kecamatan dan petugas pengawas lapangan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KPU mulai dari pendistrbusian logistik hingga pasca pemilihan.

Selain itu, Bawaslu akan mengoptimalkan kinerja pengawas TPS yang disiagakan satu petugas per TPS.

"Kami juga bakal menekankan kepada para saksi dari partai politik agar ikut andil dalam menciptakan pemilu yang bersih," kata Anshar.

Selain ketiga nagari tersebut, imbuh dia, satu lagi daerah yang perlu mendapatkan pengawasan ekstra yakni Jorong Log Batu Sandi Nagari Sei Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Menurut dia, di daerah itu dinilai rawan terhadap mobilisasi peladang sehingga perlu pengawasan dalam pendistribusian model C-6 atau surat pemanggilan untuk memilih.

"Kami nanti akan berkoordinasi dengan KPU agar C-6 benar-benar diserahkan kepada pemilih yang terdaftar," ujar Ketua Bawaslu Solok Selatan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu Ketua KPU Solok Selatan Nila Puspita menyebutkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan pihaknya akan memulai dari perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang independen. "Artinya tidak berafiliasi dengan partai politik, calon atau tim," ujarnya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyurvei dan monitoring tempat pemungutan suara mana saja yang dianggap rawan. "Biasanya kan di daerah-daerah sulit, seperti Lubuk Ulang Aling," ujarnya.

Pada hari pemilihan, imbuhnya KPU akan menugaskan staf di tempat pemungutan suara yang dianggap rawan yang juga melipat penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga nagari.

Sementara untuk distribusi logistik, imbuhnya, akan meminta pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI. Selain itu, pihaknya juga akan mencari lokasi yang aman untuk menyimpan logistik menjelang pemilu.

"Personel juga akan kami tambah menjelang hari pemilihan untuk pengamanan logistik," ujarnya.