Cetak Sejarah, Pengadilan Australia Menangkan Gugatan Petani Rote

Liputan6.com, Kupang - Pengadilan Federal Australia di Sydney yang dipimpin hakim tunggal Griffiths J dalam amar putusannya, Selasa, 24 Januari, memenangkan gugatan Daniel Sanda, seorang petani rumput laut asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, terhadap PTTEP Australasia.

"Ini sebuah kejutan besar karena Daniel Sanda dinilai hakim Pengadilan Federal Australia berhak mewakili seluruh petani rumput laut di NTT untuk melawan PTTEP Australasia," kata Ketua Tim Advokasi Petani Rumput Laut asal NTT Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, dilansir Antara, Kamis (26/1/2017).

Sekitar 13.000 lebih petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang yang diwakili Daniel Sanda melayangkan gugatan class action kepada PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia di Sydney pada 3 Agustus 2016 atas tunduhan pencemaran minyak di wilayah perairan Laut Timor.

Pencemaran itu terjadi akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Akibatnya, usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur gagal total.

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar akibat tumpahan minyak mentah serta zat beracun lainnya dari anjungan Montara yang dikelola PTTEP Australasia asal Thailand itu.

Hingga memasuki tahun ketujuh pada Agustus 2016, Daniel Sanda yang diadvokasi Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni kemudian mengambil langkah hukum dengan menggugat PTTEP Australasia secara class action di Pengadilan Federal Australia di Sydney.

Gugatan dilayangkan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan hak-hak penggugat dari perusahaan pencemar PTTEP Australasia setelah usaha rumput laut tidak lagi menghasilkan.

Tanoni, yang juga mantan agen Imigrasi Australia, mengatakan pada Oktober 2016 pihak perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia sempat menolak gugatan Daniel dan meminta hakim pengadilan federal untuk menolaknya. Alasannya, Daniel tidak berhak mewakili dan mengatasnamakan seluruh petani rumput laut di NTT.

Dalam amar putusannya di bawah file nomor 1245 of 2016, Tanoni mengatakan,"Dengan berbagai macam pertimbangan tersebut, maka Griffiths J menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh PTTEP Australasia, dengan didasari pada aturan Mahkamah Agung Northern Territory yang mengakui hak perwakilan itu."

Tanoni melanjutkan,""Kemenangan para petani rumput laut di Pengadilan Federal Australia itu merupakan sebuah babak baru yang menjanjikan bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap demi mendapatkan keadilan bagi semua orang yang menjadi korban pencemaran."