Rusuh di Garut Jelang Pilkada Jabar, Ternyata...

Liputan6.com, Garut - Aksi baku hantam, saling dorong, hingga penggunaan alat taktis baracuda dan mobil water canon, tak terelakkan dalam rusuh pilkada di Garut, Sabtu (27/1/2018) pagi.

Ratusan orang pendukung dari salah satu calon peserta Pilkada Jabar yang kalah, membabi buta menyerang kantor KPU Jabar. Dua orang anggota polisi menjadi korban dalam kerusuhan itu hingga mendapatkan pertolongan serius regu kesehatan.

Akan tetapi, jangan salah tafsir dulu. Rangkaian peristiwa itu ternyata hanya simulasi aksi pengamanan kerusuhan pilkada yang digelar Polda Jawa Barat di lapangan terbuka Ciateul, Garut, Jawa Barat.

Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI-Polri, puluhan motor patroli, serta beberapa kendaraan taktis serbu, diterjunkan dalam apel gabungan apel Mantap Praja pengamanan Pilkada Jawa Barat, di Lapang Ciateul.

Sebanyak lima unit tim paramotor lengkap dengan parasutnya menghiasi langit biru di lokasi simulasi keamanan pilkada selama kegiatan berlangsung.

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi mengatakan, simulasi pengamanan pilkada yang dilakukan petugas gabungan TNI dan Polri ini merupakan rangkaian pengamanan pilkada yang dipersiapkan Polda Jabar ke depan.

"Tanggal 12 Februari kan pengumuman calon, kemudian tanggal 15-nya mulai kampanye, maka kami perlu melakukan pengecekan pengamanan," ujarnya selepas mengikuti apel gabungan.

Menurutnya, simulasi pengamanan pilkada perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu dari ancaman kerusuhan yang ditimbulkan dari salah satu calon yang kalah.

Dalam kesempatan itu, Agung kembali menegaskan posisi TNI-Polri netral dan berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat, sehingga adanya kecurigaan mendukung salah satu calon peserta pilkada dapat terbantahkan.

"Kami pun meminta KPU dan Paswaslu sebagai penyelenggaraan pemilu sama bersikap netral seperti kami," kata dia.

Untuk pengamanan pilkada Jabar serentak kali ini, kepolisian menurunkan sekitar 23 ribu anggota serta 2.700 orang personel TNI yang diperbantukan dari Kodam III Siliwangi. "Karena cakupan kita cukup besar, hingga 61 ribu TPS (tempat pencoblosan suara)," kata dia.

Sebagai langkah antisipatif terhadap datangnya ancaman berita bohong atau hoax, lembaganya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Satuan ini, ujar dia, ditugaskan untuk mengawasi peredaran berita dan informasi bohong atau hoax di dunia maya.

Begitu pula dengan informasi terjadinya pencucian uang, penghasutan, kampanye hitam yang menghujat dan menyudutkan calon lain, hingga informasi yang bernada intimidasi.

"Apabila ternyata ada unsur dan buktinya, maka kami akan segera proses," kata dia.

Agung berpesan, dengan semakin dekatnya jadwal pengumuman yang diikuti dengan kampanye pilkada, semua pihak menahan diri untuk tetap mengedepankan persatuan serta kondusifnya keamanan.

"Jangan mempersoalkan Pancasila, Undang-undang Dasar, ras, agama, suku, mengadu domba partai politik, hingga ancaman intimidasi dan kekerasan," ungkap dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan memberi hadiah spesial bagi para kepala kepolisan di tingkat daerah, apabila mampu mengamankan wilayahnya selama pelaksanaan pilkada serentak 2018.

"Yang melaksanakan dengan baik, kami pertahankan, bila perlu dipromosikan," ujar Tito akhir tahun lalu.

Sebaliknya, bila kapolres atau kapolda gagal mengamankan wilayahnya yang menggelar pilkada, dia tak segan akan memberi sanksi tegas.

"Kalau tidak melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya arahkan, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan lain yang lebih baik," ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Untuk menjaga suasana menjelang Pilkada 2018 tetap kondusif, kepolisian terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan.

"Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan Pilkada," kata Tito.

Saksikan video pilihan berikut ini: