Awas 65 Desa di Cilacap Rawan Krisis Air Bersih

Liputan6.com, Cilacap - Di Provinsi Jawa Tengah, Cilacap merupakan wilayah kabupaten dengan risiko bencana tertinggi. Bencana banjir, tanah longsor hingga kekeringan dan krisis air bersih selalu menghantui Cilacap tiap tahun.

Agak aneh memang, daerah yang rawan banjir juga rawan kekeringan. Namun, kondisi geografis Cilacap memang memungkinankan terjadinya dua bencana yang saling bertolak belakang ini.

Secara umum, Cilacap terbagi menjadi dua wilayah besar. Dataran rendah di pesisir selatan dan wilayah pegunungan di sisi utara.

Di selatan, Cilacap langsung berimpitan dengan Laut Kidul dan Samudera Hindia. Adapun di sisi utara dan barat, pegunungan tengah Jawa membentang tak putus di lima kecamatan, Karangpucung sampai Dayeuhluhur di Perbatasan Jawa Barat.

Di dataran rendah, pada musim penghujan sangat rawan banjir rendaman. Sebaliknya, pada musim kemarau, krisis air bersih mengancam. Sebabnya, air tanah tak layak konsumsi.

Sebagian lantaran berbau dan berwarna, lainnya berasa asin. Cilacap bagian bawah rawan intrusi air laut karena daratannya sejajar dengan permukaan laut atau hanya satu dua meter di atas permukaan laut.

Kepala pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Tri Komara Sidhy mengatakan, pada 2018 lalu, sebanyak 48 desa di 17 kecamatan di Cilacap mengalami krisis air bersih.

"Kita mengirimkan sebanyak 512 tangki bantuan air bersih," katanya, Selasa, 11 Juni 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Wilayah terdampak kekeringan itu meluas disebabkan panjangnya musim kemarau. Diketahui, pada 2018 lalu, musim hujan terlambat datang dari biasanya, meski akhir musim penghujan terbilang normal.

Musim hujan di sebagian wilayah baru tiba pada pertengahan November. Sebagian lainnya bahkan lebih telat lagi, akhir November dan awal Desember.

Dan kini, krisis air bersih diperkirakan bakal tambah meluas. Dari sebanyak 48 desa yang mengalami krisis air bersih pada 2018, diperkirakan pada 2019 ini bakal bertambah banyak.

Komara bilang, pada 2019 ini sebanyak 65 desa di 18 kecamatan wilayah Cilacap diperkirakan rawan krisis air bersih. Krisis air bersih diperkirakan terjadi baik di dataran rendah maupun pegunungan wilayah Cilacap.

Hasil pemetaan BPBD, 18 kecamatan yang rawan krisis air bersih adalah Kawunganten, Bantarsari, Patimuan, Gandrungmanu, Jeruklegi, Kesugihan, Cipari, dan Kampunglaut. Kemudian Kecamatan Karangpucung, Kedungreja, Adipala, Wanareja, Cimanggu, Majenang, Kroya, Nusawungu, Dayeuhluhur, dan Sidareja.

Yang mengherankan, dari hasil pemetaan bencana kekeringan 2019, wilayah pegunungan yang semula tak rawan krisis air bersih pun kini tak luput dari ancaman kekeringan.

Peningkatan jumlah wilayah yang rawan bencana kekeringan dan air bersih itu dipengaruhi oleh panjang musim kemarau. Tahun ini, kemarau tiba lebih cepat dari biasanya.

Kemarau yang biasanya tiba pada Juni kini datang lebih cepat pada Mei. Sebab itu, bencana kekeringan diperkirakan berdampak ke wilayah lebih luas.

Beberapa wilayah pegunungan itu antara lain, Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang dan Karangpucung. Padahal, wilayah pegunungan biasanya terdapat banyak sumber mata air dari hutan-hutan di sekitar desa.

"Yang di luar dugaan, seperti Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Karangpucung, itu kan daerah pegunungan, tapi minta dikirimi air bersih," dia mengungkapkan.

Pada awal dasarian kedua Juni 2019 ini, BPBD menerima permintaan bantuan air bersih dari tiga desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kawunganten, Bantarsari dan Patimuan. Pada Selasa (11/6/2019) BPBD telah mengirimkan sebanyak empat tangki ke Desa Panikel, Kecamatan Kawunganten dan Binangun Baru, Kecamatan Bantarsari.

Selanjutnya, Rabu (12/6/2019) dijadwalkan BPBD kembali mengirimkan bantuan air bersih ke Desa Purwadadi Kecamatan Patimuan. Keesokan harinya, BPBD kembali mengirimkan bantuan air ke Panikel.

"Masing-masing dua tangki, berarti masing-masing 5.000 liter, berarti masing-masing sudah 10 ribu liter," ucapnya.

Dia memperkirakan, pada Agustus dan September bakal terjadi peningkatan permintaan bantuan air bersih. Itu adalah bulan-bulan puncak kemarau.

Meski diperkirakan meluas, tahun ini BPBD Cilacap hanya memperoleh alokasi bantuan air bersih Rp 60 juta dari APBD Cilacap. Angka itu setara dengan sekitar 120 tangki air bersih.

Namun, Komara menjamin, BPBD tak akan kekurangan bantuan air bersih dan akan melayani seluruh permintaan bantuan. Selain bantuan provinsi, BPBD juga mengandalkan bantuan air bersih dari perusahaan dan dunia usaha. Ada pula bantuan air bersih dari instansi pemerintahan lainnya.

"Tahun 2018 kita hanya punya anggaran 60 tangki, tapi bisa mengirimkan 512 tangki. Kita menggandeng dunia usaha," dia menerangkan.