Tanggapan Wabup soal Penangkapan Bupati Muara Enim oleh KPK

Liputan6.com, Palembang - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Muara Enim Sumsel Ahmad Yani, terjadi pada hari Senin, 2 September 2019 malam.

Penangkapan tersebut disertai dengan penyegelan ruang kerja bupati di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Saat dikonfirmasi terkait OTT KPK tersebut, Wakil Bupati Muara Enim Juarsyah memilih tidak banyak bicara. Bahkan, ketika ditemui di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Sumsel, Juarsyah mengaku bahwa dia belum mengetahui informasi OTT KPK tersebut.

"Belum tahu sama sekali. Belum ada konfirmasi, dari kemarin kami tidak tahu," ujarnya, Selasa (3/9/2019).

Acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Sumsel ini seharusnya dihadiri oleh Bupati Muara Enim. Namun, karena terseret kasus dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muara Enim, akhirnya diwakili oleh Wabup Muara Enim.

Kendati Ahmad Yani sudah dipastikan hadir dalam acara ini, Wabup Muara Enim mengakui bahwa dia tidak tahu sama sekali jadwal tersebut.

"Kami tidak tahu apa-apa (kehadiran bupati di BPK Sumsel). Memang sudah ada jadwalnya. Tadi subuh saya berangkat dari Muara Enim ke acara ini," katanya.

Dia mengatakan, informasi penangkapan Bupati Muara Enim oleh KPK pada Senin malam, baru diketahui dari media online. Meskipun bupati terseret kasus OTT KPK, tetapi Juarsyah memastikan aktivitas di Pemkab Muara Enim masih berjalan seperti biasanya.

Ketika ditanya tentang penyegelan ruang kerja Bupati Muara Enim, Juarsyah kembali mengatakan tidak tahu.

"Saya belum mampir. (Ruangan Bupati Muara Enim tersegel), jadi saya belum tahu," ungkapnya.

Sekda Kabupaten Muara Enim Hasanuddin juga meyakinkan, pemerintahan di daerahnya akan berjalan normal seperti biasanya. Bahkan aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Muara Enim masih berjalan lancar.

"Saya datang sejak pagi ke kantor ini, bahkan saya ke kantor PU. Aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasa," ujarnya.

Terkait OTT KPK yang menyeret Bupati Muara Enim, lanjut Hasanuddin, tidak bisa menjadi alasan untuk menghentikan roda pemerintahan, terkhusus pekerjaan PNS yang sudah terjadwal.

"Untuk ruangan bupati, memang sudah dipasang garis dari KPK. Tapi kita sendiri belum dapat informasi apakah akan ada penggeledahan dari KPK atau lainnya," ucapnya.

Hasanuddin juga tidak mengetahui kasus apa yang menjerat Ahmad Yani sehingga terkena OTT KPK pada Senin malam. Mereka masih menunggu dari pihak terkait, untuk informasi lebih detailnya.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya tidak punya kompeten memberi penjelasan lebih rinci. Kami juga masih menunggu pihak berwenang. Saya tidak tahu mengenai adanya OTT KPK ini karena tadi malam (Senin Malam) saya sudah pulang, jadi tidak tahu," ungkapnya.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap bersama tiga orang yang diduga adalah Kepala Dinas PU Muara Enim dan kontraktor.

Simak video pilihan berikut ini: