Mendes Abdul Halim Terpesona Potensi Ekonomi Purbalingga

Liputan6.com, Purbalingga - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sebagai lokasi wajib untuk dikunjungi Presiden Jokowi. Kunjungan tersebut terkait dengan implementasi penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi dan Sumber Daya Manusia.

"Jawa Tengah hanya satu yang saya usulkan untuk dikunjungi Presiden, yaitu Kabupaten Purbalingga," ujar Abdul Halim Iskandar saat Kunjungan Kerja di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Selasa, 10 Maret 2020.

Dia melihat desa di Purbalingga melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi untuk berkembang memakmurkan masyarakat. Sebagai contoh, BUMDes Desa Serang yang saat ini bergerak di bidang pariwisata dan pertanian telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan meraup pendapatan Rp3,4 miliar.

BUMDes merilis 10 persen kepemilikan saham untuk masyarakat desa, sedangkan 90 persen tetap dijadikan milik Desa Serang. Bahkan, ada rencana BUMDes Serang untuk berinvestasi di desa lain.

"Desa lain jangan mau kalah, sebelum Pak Kades (Sugito) investasi di desa lain, ikut juga investasi di sini," katanya.

Selain itu, masing-masing desa harus siap untuk digitaliasi desa. Seperti Desa/Kecamatan Karanganyar, Kepala Desa Taufik mendorong penggunaan aplikasi untuk administrasi kependudukan, inventarisasi aset, pertanahan, pemetaan digital, keuangan desa, dan pasar digital.

Terkait digitalisasi desa, Abdul Halim menargetkan nantinya desa di Indonesia sudah cash less. Setiap penggunaan anggaran tercatat di sistem perbankan untuk meminimalkan kesalahan adminsitrasi dan penyalahgunaan.

"Digitalisasi anggaran jelas jejaknya, jam berapa, kapan, untuk apa. Program padat karya juga kedepan harus non tunai untuk mendukung inklusi keuangan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Abdul Halim meluncurkan lomba BUMDes se-Indonesia. Kementerian Desa PDTT menyiapkan Rp4 miliar untuk pemenangnya.

Dia mengajak BUMDes di Purbalingga untuk mengirimkan portofolio ke Kementerian. Nantinya, nominator akan diverifikasi langsung oleh tim dari Kemendes PDTT.

Simak Video Pilihan Berikut:

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat acara memaparkan potensi desa unggulan. Selain Desa Serang dan Karanganyar, dia memamerkan pariwisata di Desa Tanalum dan potensi kapulaga di Desa Gunungwuled.

"Kades Karanganyar, Pak Tofik ini kecil-kecil cabai rawit, kemarin dapat hadiah untuk studi banding di India," katanya.

Untuk Desa Tanalum, Tiwi melanjutkan, melalui Bumdes Tirto Asri telah menyabet beragam penghargaan. Terakhir, Tanalum meraih juara harapan 3 Desa Wisata Nusantara.

Sedangkan, Desa Gunung Wuled telah bermitra dengan Sido Muncul untuk memasok kapulaga. Sayangnya, dari permintaan pasokan 20 ton per tahun baru terpenuhi 4 ton.

Tiwi juga mengenalkan Kampung Marketer yang digagas oleh Novi Bayu Darmawan. Peraih penghargaan Liputan 6 Awards 2018 itu telah memberdayakan tenaga kerja hingga 810 orang.

"Kampung marketer telah membuka cabang di Desa Tamansari, Tunjungmuli, dan Kertanegara. Dia juga membantu pemasaran Tuka-Tuku Purbalingga yang bekerjasama dengan Bukalapak," katanya.

Tiwi menjelaskan di Purbalingga sudah terbentuk 156 Bumdes dari 224 Desa. Bumdes kategori maju 2, berkembang 7, tumbuh 48, dan dasar 97.

Usai acara Tiwi mengajak Abdul Halim melihat produk UMKM yang telah terkenal di pasaran. Produk itu seperti aneka jajanan makaroni, nanasQu, abon cap koki, kacang mirasa, kopi Purbalingga, batik ciprat, benang antih, sepatu, sandal, dan blangkon.

Di sela-sela kunjungan kerja diadakan sesi dialog dengan tamu undangan yang mayoritas Kepala Desa dan Pendamping Desa. Dikesempatan tersebut, Kepala Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol Joko Pranoto mengeluhkan besaran Dana Desa yang menurutnya belum proporsional.

Joko mengungkapkan anggaran Dana Desa untuk desa yang luas dan desa yang kecil perbedaannya masih sedikit, berkisar Rp 400-600 juta. Dia mencontohkan ada desa dengan luas 200 hektare mendapatkan Dana Desa Rp 900 juta, sedangkan Desa Tunjungmuli dengan luas 900 hektare hanya mendapat Rp 1,5 miliar.

Padahal, penduduk Desa Tunjungmuli juga hampir mencapai 13 ribu jiwa. Jika formula sesuai dengan luas desa dan jumlah penduduk, Joko mengatakan desanya secara ideal bisa mendapat Rp 4 miliar.

"Dengan demikian, baru Desa Tunjungmuli bisa mengejar kemajuan desa-desa lain," katanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Abdul Halim mengungkapkan penghitungan Dana Desa disesuaikan dengan formula. Azas penghitungannya adalah pemerataan dan keadilan dengan istilah alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi.

Abdul Halim tidak menampik di setiap formula terdapat desa-desa yang diuntungkan dan dirugikan dalam tanda kutip. Meskipun formula diganti, bakal terdapat plus minus-nya masing-masing.

Solusi yang bisa ditempuh oleh Kemendes PDTT ialah melakukan verifikasi langsung. Dengan begitu, pihaknya akan memiliki data-data yang lebih lengkap dan akurat akan kebutuhan desa.

"Kebutuhan tersebut bisa dikomunikasikan dengan lembaga dan kementrian lain," ujarnya.

Dengan turunnya bantuan dari kementerian dan lembaga lain, Abdul Halim berharap anggaran desa yang kurang proporsional bisa tertutupi. Sehingga, aspirasi dari desa-desa yang luas namun anggaran Dana Desa-nya sedikit bisa mendapatkan solusi terbaik.