Tak Kuasa Bendung Pemudik, Pemprov Jatim Bersiap Hadapi Skenario Terburuk

Pemprov Jatim mengklaim dari 7.724 desa dan kelurahan yang ada, 87 persen di antaranya telah memiliki ruang observasi berbasis desa.

oleh Zainul Arifin diperbarui 15 Mei 2020, 08:00 WIB
Diterbitkan 15 Mei 2020, 08:00 WIB
5 Ribu Orang Dikarantina di Ruang Observasi Desa dan Kelurahan di Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua masyarakat sampai tingkat desa dan kelurahan terlibat aktif mencegah penyebaran Corona Covid-19 (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Malang - Mengantisipasi lonjakan pemudik jelang lebaran yang bakal masuk ke wilayahnya, Pemprov Jawa Timur mengatakan telah siap menghadapi skenario terburuk jika hal itu terjadi.

Pihak pemprov mengklaim dari 7.724 desa dan kelurahan yang ada, 87 persen di antaranya telah memiliki ruang observasi berbasis desa. Bahkan sampai hari ini sudah ada 5 ribu warga menjalani karantina demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

"Mereka itu semua dalam keadaan sehat, tanpa gejala klinis. Tapi wajib melalui prosedur observasi di desa dan kelurahannya," kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Malang, Rabu (13/5/2020).

Mayoritas masyarakat yang menjalani karantina itu baru pulang dari daerah zona merah penyebaran Covid-19. Pemprov tak kuasa menahan para pemudik, apalagi mereka yang mengantongi identitas kependudukan dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Khofifah mendorong desa dan kelurahan yang belum memiliki ruang observasi agar segera menyediakannya. Sebab keterlibatan masyarakat sampai tingkat bawah akan sangat efektif mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Langkah promotif dan preventif di level bawah sangat menentukan dan salah satu kunci sukses mencegah penyebaran virus," ujarnya.

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

Perketat Pemeriksaan

5 Ribu Orang Dikarantina di Ruang Observasi Desa dan Kelurahan di Jawa Timur
Pemeriksaan suhu badan calon penumpang kereta api rute lokal di Stasiun Malang ada akhir April lalu. Para pemudik tanpa gejala klinis Corona Covid-19 harus menjalani karantia di ruang observasi (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Khofifah menyebut kebijakan larangan mudik tidak bisa diterapkan pemerintah daerah saja. Harus didukung dari hulu atau kebijakan dari pemerintah pusat. Pemprov Jawa Timur berupaya memperketat akses masuk ke wilayahnya.

Sejauh ini di Jawa Timur sudah disiapkan 8 pos ceck point dan 8 pos penyekat di titik-titik strategis pemudik. Dari jumlah itu, sebanyak 7 di antaranya itu berbatasan dengan Jawa Tengah dan 1 dengan Bali.

"Semua pos paling banyak berada di Ngawi. Kalau pemudik punya KTP Jawa Timur ya harus dilindungi karena warga kami," ujarnya.

Bila arus pemudik itu terlanjur masuk ke dalam wilayah Jawa Timur, maka harus melewati pemeriksaan berlapis. Mulai dari pemeriksaan kendaraan sampai tes kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan. Di setiap titik itu disediakan rapid test dan pemeriksaan suhu badan.

"Bila suhu tubuhnya 37,5 derajat, maka harus diwaspadai. Apalagi saat rapid tes menunjukkan hasil reaktif maka wajib dirujuk ke rumah sakit terdekat," kata Khofifah.

Sementara para pemudik tanpa ada gejala klinis terjangkit virus corona (Covid-19) itulah yang wajib melalui ruang observasi di desa dan kelurahan. Khofifah berharap masyarakat patuh aturan tidak mudik selama masa pandemi.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya