Respon Aktif Pemkot Bengkulu Cegah Korupsi

Liputan6.com, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu selama ini selalu aktif dalam merespon setiap aksi pencegahan korupsi. Terutama menjalankan gagasan dan arahan yang dikoordinir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Salah satunya mengikuti kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang dilaksanakan KPK dan diikuti langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Arif Gunadi dan Plt Inspektur Kota Bengkulu Sahudin pada Rabu 26 Agustus 2020.

Seusai mengikuti kegiatan ANPK melalui virtual, Sahudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu selalu aktif merespon setiap aksi pencegahan korupsi yang dikoordinir oleh KPK. Salah satunya melalui program e- katalog, perizinan, dan manajemen anti suap.

"Kita selalu membangun sistem secara bertahap agar pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu terus membaik dan berada di atas rata – rata nasional,” ujar Sahudin.

Untuk mewujudkan anti korupsi, Sahudin berharap ASN di Pemkot Bengkulu diharapkan sadar dan ikut andil untuk bersama membangun semangat anti korupsi. Andil dan gerak yang seragam sangat dibutuhkan.

Begitu juga kepada seluruh masyarakat, birokrasi, para pengusaha dan termasuk juga peran media di Bengkulu untuk terus suarakan semangat pemberantasan. Bukan hanya menyuarakan kasus korupsinya tetapi juga pencegahannya. Artinya pemerintah tidak akan mampu jalan sendiri tanpa dukungan semua pihak.

Dalam kegiatan ANPK secara virtual ini sendiri turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia serta jajaran aparat pengawasan intern pemerintah.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mangatakan bahwa KPK harus tetap memgang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, katanya KPK harus didukung dengan kekuatan yang lebih memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain.

Mengutip perkataan Presiden Jokowi dalam Rakor pengawasan internal BPKP beberapa waktu lalu, Firli menyebutkan upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan, tidak alasan untuk menunda-nunda aksi dari mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi.

"Jangan menyebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jangan menggigit orang yang tidak bersalah. Tetapi kalau masih ada yang membandel, masih ada yang berniat korupsi, maka silahkan jalankan tugas bapak ibu untuk mengigit mereka dengan keras. Uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus dijaga," ujarnya.

Ada enam tema gelar wicara yang akan digelar, yakni Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah, Penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan Desa, Penerapan Manajemen Anti-Suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Birokrasi. Terakhir, akan ada penyerahan penghargaan kepada beberapa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

"Mereka dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Praktik ini diharapkan dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemerintah daerah lainnya," kata Firli.