Liputan6.com, Bandung - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bandung Raya Handianto Lie mengatakan sedikitnya ada lima mal atau pusat perbelanjaan yang terancam dijual. Pendapatan mal tak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi penyebab dijualnya mal-mal tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Salah satu mal yang akan dijual yaitu Ujungberung Town Square (Ubertos). Belum lama ini ramai di media sosial mal tersebut akan dijual. Serupa dengan Ubertos, ada empat mal lainnya yang belum disebutkan secara rinci pun akan dijual.
"Kalau terdata sih ada beberapa. Jadi, mereka hidup segan mati enggak mau gitu," kata Handianto, Selasa (24/8/2021).
Menurut Hadianto, sejauh ini meski relaksasi telah diberikan bagi mal, pengunjung masih belum meningkat secara signifikan. Padahal, mal di Kota Bandung oleh pemerintah kota telah diperbolehkan menerima pengunjung sebesar 50 persen dari total daya tampung.
"Kira-kira ada lima mal (yang akan dijual). Ini yang mesti pemerintah perlu mulai mikirin,” ujarnya.
Hadianto mencontohkan, meski sudah dilonggarkan maksimal 50 persen dari kapasitas, pengunjung rata-rata tak lebih dari 10-15 persen. Di akhir pekan, memang ada kenaikan meski tidak terlalu signifikan yaitu 15 persen.
"Kami berterima kasih pemerintah memberi relaksasi sebesar 50 persen. Tapi kami berharap tempat hiburan itu juga dibuka. Sebab orang datang ke mal bukan cuman belanja, tapi juga cari hiburan," ungkapnya.
Menurut Handianto, apabila tempat hiburan dibuka seperti arena bermain anak dan bioskop maka tenaga kerja kembali terserap.
"Kalau bioskop tutup, 30 orang tak punya pekerjaan. Di Bandung ada berapa mal? Mungkin sekarang ratusan pekerja bioskop itu menganggur," tuturnya.
Hadianto mengungkapkan, penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat telah dilakukan seluruh pengelola mal di Bandung. Selain itu, mayoritas karyawan mal pun telah mengikuti vaksinasi Covid-19.
"Mungkin pekan ini di Bandung raya semua pekerja sudah divaksin. Kemarin masih ada sisa sekitar 6.000 pekerja yang belum. Tapi akhir-akhir ini mereka banyak yang mandiri karena ada aturan dari pemerintah, pekerja mal harus vaksinasi," kata dia.
*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.