Rahasia Brunei Darussalam Jadi Negara Islam Terkaya ke-2 di Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta - Brunei Darussalam, sebuah negara kecil di Asia Tenggara, telah menarik perhatian dunia sebagai negara Islam terkaya kedua di kawasan ini melansir dari Visual Capitalist, menurut data perkiraan dari International Monetary Fund (IMF) per April 2024.

Keberhasilan ekonomi Brunei yang signifikan ini terutama didorong oleh sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak dan gas alam.

Namun, kekayaan ini juga dipadukan dengan penerapan hukum Syariat Islam yang ketat, membentuk identitas unik yang membedakannya dari negara-negara tetangga. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada kemakmuran Brunei Darussalam penting bagi para ekonom, peneliti politik, dan siapa pun yang tertarik pada model pembangunan ekonomi dan sosial yang unik.

Pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah bagaimana Brunei Darussalam, dengan populasi yang relatif kecil, mampu mencapai tingkat kekayaan yang luar biasa? Apa peran sumber daya alam dalam kesuksesan ekonomi negara ini? Bagaimana penerapan hukum Syariat Islam mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat?

Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Minggu (2/3/2025).

Sumber utama kekayaan Brunei Darussalam adalah eksploitasi minyak dan gas alam. Industri ini menyumbang sekitar 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini, menjadikan Brunei sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara.

Produksi minyak mentah yang signifikan, dikombinasikan dengan ekspor gas alam cair (LNG) yang besar, telah menghasilkan pendapatan per kapita yang sangat tinggi.

Keberhasilan Brunei dalam mengelola sumber daya alamnya tidak terlepas dari peran Brunei Shell Petroleum (BSP), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Brunei dan Royal Dutch/Shell. BSP merupakan produsen minyak terbesar di Brunei dan menyumbang sekitar 90% dari pendapatan minyak dan gas negara.

Produksi minyak Brunei mencapai puncaknya pada tahun 1979, namun tetap signifikan hingga saat ini. Keberhasilan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang bijak dalam mengelola pendapatan dari sektor ini.

Meskipun ketergantungan pada minyak dan gas menimbulkan tantangan, seperti fluktuasi harga energi global, pemerintah Brunei telah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Upaya diversifikasi ini mencakup pengembangan sektor pariwisata, keuangan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas.

Brunei masuk peringkat 10 negara terkaya di dunia pada 2021 menurut Global Finance Megazine, dengan PDB per kapita mencapai US$27.466,34 pada 2020. Kemudian di 2024, PDB per kapitanya mencapai $35.110 (Rp 576 juta). Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang efektif dapat berkontribusi pada kemakmuran suatu negara.

Adanya pendapatan yang besar dari sektor migas, pemerintah Brunei mampu menyediakan berbagai layanan sosial gratis bagi warganya, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Brunei.

Brunei Darussalam dikenal dengan penerapan hukum Syariat Islam yang ketat dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Ini merupakan aspek penting dari identitas nasional Brunei dan membedakannya dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Penerapan hukum ini telah menjadi subjek perdebatan dan kritik internasional, namun tetap menjadi ciri khas negara ini.

Implementasi hukum Syariat Islam di Brunei mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem peradilan hingga aturan sosial. Meskipun ada kontroversi seputar beberapa aspek hukum ini, hal ini mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Brunei. Pemerintah Brunei berpendapat bahwa penerapan hukum Syariat Islam penting untuk menjaga kesatuan dan moralitas masyarakat.

Pengaruh penerapan hukum Syariat Islam terhadap perekonomian Brunei masih menjadi subjek diskusi dan penelitian. Beberapa pihak berpendapat bahwa kestabilan sosial dan politik yang dihasilkan dari penerapan hukum ini berkontribusi pada iklim investasi yang kondusif. Namun, pihak lain berpendapat bahwa beberapa aturan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing.

Perlu dicatat bahwa dampak penerapan hukum Syariat Islam terhadap perekonomian Brunei adalah kompleks dan multifaset. Tidak ada kesimpulan tunggal yang dapat diambil tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara komprehensif dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi.

Meskipun kekayaan Brunei Darussalam sangat bergantung pada minyak dan gas, pemerintah telah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tersebut dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama diversifikasi ekonomi Brunei. Negara ini memiliki berbagai objek wisata menarik, termasuk masjid-masjid megah dan keindahan alam yang masih terjaga. Pemerintah telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata dan promosi destinasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Selain pariwisata, sektor keuangan juga menjadi target diversifikasi. Brunei berupaya untuk mengembangkan pusat keuangan regional dengan menyediakan berbagai layanan keuangan modern dan menarik investasi asing. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja.

Sektor-sektor lain yang menjadi fokus diversifikasi ekonomi Brunei termasuk akuakultur, teknologi, dan energi terbarukan. Pemerintah memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini. Adanya diversifikasi ekonomi, Brunei berupaya untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Keberhasilan diversifikasi ekonomi Brunei masih dalam tahap perkembangan. Namun, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Upaya diversifikasi ini penting untuk memastikan kemakmuran ekonomi Brunei di masa depan.

Keberhasilan Brunei Darussalam dalam mengelola kekayaannya juga tercermin dari pengelolaan keuangan negara yang baik. Pemerintah Brunei telah menerapkan kebijakan fiskal yang prudent dan transparan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi negara.

Brunei juga memiliki rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah, menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan terkendali. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiadaan pajak penghasilan pribadi di Brunei juga merupakan ciri khas pengelolaan keuangan negara. Meskipun perusahaan dikenakan pajak yang cukup tinggi, hal ini diimbangi dengan berbagai layanan sosial gratis yang disediakan pemerintah bagi warganya.

Pemerintah Brunei juga aktif dalam berinvestasi di berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi ini dilakukan secara strategis untuk menghasilkan pendapatan dan diversifikasi sumber pendapatan negara.

Pengelolaan keuangan negara yang baik dan kebijakan fiskal yang prudent, Brunei telah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Brunei dalam mencapai kemakmuran ekonomi.