Buset, Kanopi Parkiran 10 Mobil Anggota DPRD Batam Telan Anggaran Rp198 Juta

Liputan6.com, Batam - Kanopi tempat parkir anggota DPRD Batam tengah jadi sorotan publik. Pasalnya kanopi berukuran 25x6 meter itu menghabiskan anggaran fantastis, yaitu mencapai Rp198 juta. 

Sekretaris DPRD Kota Batam, Aspawi saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (2/11/2021), membenarkan kabar tersebut. Dirinya mengatakan, pembuatan kanopi parkiran itu menggunakan dana APBD tahun 2021 dengan tidak melalui lelang.

"Anggarannya Rp198 juta dari APBD 2021," ujar Aspawi.

Aspawi menyebut, harga pembuatan kanopi menjadi mahal lantaran material yang digunakan sangat berkualitas dan mahal, penggunaan besi yang bagus dan beratap membran. Ini dilakukan, kata Aspawi, agar kanopi awet dan bisa bertahan lama. 

Kapasitas mobil yang bisa parkir di tempat tersebut berkisar 6 hingga 10 mobil. Bahkan sudah mulai digunakan dalam tiga minggu terakhir.

"Bahannya besi nomor satu itu. Tak ada yang berharga murah. Untuk lebih lengkapnya sekalian ke Kabag Umum," tutur Mantan Kadis Pertanahan Kota Batam ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Kota Batam, Rukun mengatakan, bahan material parkiran terbuat dari Besi Bright Steel dan beratapkan membran.

Tempat parkir ini dikerjakan selama 40 hari. Dengan upah pekerja sebesar Rp180 ribu per hari beserta tenaga pembantu Rp130 ribu per harinya.

"Pondasinya juga cukup dalam berkisar 1,8 meter" ujar Rukun.

Untuk harga atap, katanya, seharga Rp530 ribu per meter dikali 151 meter persegi. Sementara harga material besinya Rp53 juta.

Ia menambahkan rencananya Setwan masih membuat tempat parkiran lagi, namun karena anggaran terbatas maka akan dibangun secara bertahap. Lantaran membuat seluruh tempat parkir di DPRD Kota Batam mencapai Rp600 jutaan.

Sementara itu Menurut Wakil ketua I DPRD Kota Batam Muhammad Kamaludin menilai pembuatan parkir dengan payungnya sudah ada dalam pembahasan di 2019 namun baru biasa di realisasi 2021.

"Kita tinggal evaluasi apakan sesuai dengan perencanaan atau tidak, kita panggil konsultannya," kata Kamaludin.