Pj Gubernur Sulbar minta Realisasi Belanja OPD Capai 50 Persen dalam Sebulan

Liputan6.com, Mamuju - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulawesi Barat diburu waktu untuk meningkatkan realisasi belanja APBD mereka. Hingga awal triwulan III masih ada OPD yang realisasi belanja APBD tahun 2022 mereka masih sangat rendah.

Berdasarkan data, dari 37 OPD yang ada, hanya tiga OPD yang realisasi belanjanya berada diatas 50 persen, selebihnya masih dibawah. Bahkan sembilan OPD realisasi belanjanya masih berada dibawah 30 persen.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik terkejut dan tidak percaya akan fakta yang dia temukan. Dia geram dan ingin mengatahui penyebabnya, lalu melakukan sidak secara langsung ke tujuh OPD yang realisasi belanjanya masih sangat rendah.

"Ternyata memang kita melihat beberapa kendala, ada persoalan-persoalan terkait dengan sistem yang belum berjalan sesuai dengan SPD (surat penyediaan dana), juga belum ada komitmen yang begitu kuat," kata Akmal usai sidak, Senin (04/07/2022).

Akmal kemudian memberikan ultimatum agar realisasi belanja setiap OPD mencapai angka 50 persen peda akhir Juli 2022 nanti. Dia ingin tata kelola dan tata laksana realisasi belanja APBD itu bisa dipercepat, karena disitu ada hak masyarakat Sulawesi Barat yang harus dipenuhi.

"Saya yakin kalau teman-teman OPD itu bisa lari kencang. Kalau mereka tidak bisa laksanakan, konsekuensinya tahun besok anggarannya saya kurangi, pengurangannya bisa 10 atau 20 persen," tegas Akmal.

Akmal merasa yakin, tiap OPD di lingkup Pemprov Sulawesi Barat memiliki kompetensi yang bagus dalam melaksanakan tugas. Dia melakukan sidak bukan untuk mencari kesalahan tiap OPD, melainkan memberi semangat agar kinerja mereka lebih baik lagi.

"Mungkin mereka (OPD) harus diteriaki. Jadi saya turun ke lapangan memberi semangat kepada teman-teman. Tentunya dengan konsekuensi jelas, yang bisa lari kencang kita beri reward, bagi yang tidak bisa kita kasih punnishman," ujar Akmal.

Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Sulawesi Barat merupakan salah satu OPD yang disidak Akmal secara langsung. Di dinas ini, realisasi belanjanya baru mencapai 23 persen dari total anggaran yang dikelola mencapai Rp599 milliar pada tahun 2022.

Sekertatris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Syaifuddin menjelaskan, rendahnya realisasi dikarenakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang bermasalah. Hal itu sangat mempengaruhi realisasi belanja mereka, seharusnya mereka sudah mecapai 59 persen hingga Juni 2022.

"Salah satu kendala masih menggunakan akun lama milik kadis sebelumnya, itu membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat," jelas Syaifuddin.

Saksiakan Vidio Pilihan Berikut: