Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Tegur Warga yang Tak Tertib, Wali Kota Makassar akan Bentuk Polisi Sampah

Polisi Sampah itu akan dibentuk di setiap kelurahan dan diberi akan diberi tugas khusus.

oleh Fauzan diperbarui 18 Okt 2022, 18:47 WIB

Diterbitkan 18 Okt 2022, 18:45 WIB

Rakor perisapan HUT Kota Makassar (Liputan6.com/Dok: Pemkot Makassar)

Liputan6.com, Makassar - Sejumlah program menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar. Salah satu yang menjadi prioritasnya adalah persoalan kebersiah di penjuru kota berjuluk Kota Daeng ini.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengaku akan membentuk Polisi Sampah untuk mengatasi persoalan kebersihan di 143 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Hal itu diutaran Danny Pomanto saat memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan HUT Makassar dan Program Longwis di Balai Kota Makassar, Selasa (18/10/2022).

"Setiap kelurahan menunjuk satu Polisi Sampah, dari laskar pelangi (honorer)," kata Danny Pomanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Selasa (18/10/2022).

Wali Kota Makassar dua periode itu menjelaskan bahwa Polisi Sampah itu nantinya akan bertugas untuk memantau, melaporkan hingga menegur jika menemukan warga yang tidak tertib dalam membuang sampah di wialayah Polisi Sampah itu bertugas.

"Mereka akan ditugaskan untuk memantau, memonitoring, hingga melakukan pelaporan dan peneguran, jika ada warga/masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah," imbuhnya.

Lorong Wisata

Rakor perisapan HUT Kota Makassar (Liputan6.com/Dok: Pemkot Makassar)

Dalam rapat tersebut, Danny Pomanto juga menjelaskan mengenai kondisi yang semakin sulit, menjadi tantangan, untuk itu Makassar secara serius menyiapkan Lorong Wisata atau Longwis untuk menjawab tantangan tersebut

"Akan terjadi kelangkaan pangan dan pupuk, dan kita harus siap. Dengan memperkuat Longwis," ujarnya.

Longwis harus segera dieksekusi, karena Longwis yang sebenarnya adalah untuk memotivasi masyarakat bersama pemerintah, membantu diri mereka untuk bertahan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Danny Pomanto mengimbau kepada seluruh pejabat di Pemkot Makassar agar persoalan hukum yang terjadi di internal Satpol PP Makassar tidak terulang kembali. Di mana diketahui mantan Kasatpol PP Makassar Iman Hud telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar.

"Saya ingatkan, jangan sesekali memotong hak orang, apalagi laskar pelangi. Jika ditemukan, saya yang akan melaporkan," tegasnya.

Selain itu, Danny juga mengingatkan agar seluruh penganggaran Tahun 2023 segera dituntaskan. Pasalnya Danny sebagai wali kota akan melakukan percepatan-percepatan, sehingga kematangan penyusunan anggaran menjadi hal yang sangat penting.

"Minggu ini, penyusunan anggaran akan kita kunci," tambahnya.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓