Pekan Olahraga Kaltim Bersengkarut, Perhelatan Terancam Ditunda

Liputan6.com, Paser - Kepastian perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VII 2022 masih dinanti. Pasalnya, jadwal yang sebelumnya telah disepakati pada 12 hingga 22 November kini menjadi tanda tanya.

Terlebih adanya isu yang berembus akhir-akhir ini mengenai jadwal pelaksanaan Porprov yang diundur. Alhasil pada Sabtu (22/10/2022) malam, Dispora se-Kaltim telah melakukan rapat menyikapi isu yang berkembang mengenai pelaksanaan Porprov Kaltim di Berau.

"Pertama kita membaca statement Bupati Berau dalam rangka melakukan pengunduran waktu pelaksanaan Porprov. Atas dasar itulah kami mencoba untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan," kata Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin ditemani Kepala Dispora Kaltim, Agustianur, Kepala Disdikpora Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin dan Kadisporapar Paser, Muksin saat konferensi pers di Hotel Kyriad Sadurengas, Minggu (23/10/2022).

Dirinya menuturkan, karena bagaimana pun Dispora atau Disporapar sebagai penanggung jawab pembiayaan pelaksaan Porprov untuk masing-masing kontingen kabupaten/kota. Maka atas dasar itulah beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan kepada panitia PB Porprov.

"Supaya rekomendasi ini bisa menjadi pertimbangan mereka dalam rangka mengambil keputusan strategis untuk suksesnya pelaksanaan Porprov Kaltim di Berau nanti," tutur Muslimin mewakil Kadispora se-Kaltim.

Secara tegas meminta pelaksanaan Porprov di Berau untuk tak undur atau ditunda sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati, yakni pada tanggal 12 hingga 22 November. "Karena ini menjadi kesepakatan yang dibuat antara KONI Kaltim dan KONI kabupaten/Kota," sebut Muslimin.

Ia menegaskan kuncinya ada di PB Porprov dan KONI Kaltim apakah tegas dengan aturan yang telah disepakati. Tidak ada sangkut pautnya depan Gubernur. Dia mengatakan Gubernur hanya bertanggung jawab dalam membantu pembiayaan.

"Kami berharap kepada tuan rumah PB Porprov untuk memastikan tanggal. Jangan sampai ada bahasa bu Bupati akan meminta statement Pak Gubernur menunggu jawaban Gubernur dalam rangka pelaksanaan Porprov. Kewenangan pelaksaan Porprov ada di PB Porprov dan KONI Kaltim," tegas dia.

Andai benar-benar ditunda, menurutnya, hal yang paling mendasar adalah performa atlet yang bakal terganggu. Selain itu, juga akan terjadi penambahan biaya yang begitu besar karena masing-masing kabupaten/Kota akan melakukan training center.

"Kemudian kabupaten kota terutama Dispora terhadap pelaksanaan keberangkatan kontingen tentu tidak dapat melakukan SPJ. Karena kalau di awal Desember dilaksanakan kami tidak akan mampu melaksanakan itu," urainya.

Selain itu, kepada PB Porprov Kaltim, disarankan untuk melakukan validasi ulang menyangkut venue-venue yang digunakan, khususnya cabor yang dipertandingkan di Kecamatan Biduk-Biduk. Karena dirasa venue tersebut terlalu jauh.

"Bayangkan saja kalau dari Paser datang ke Berau dengan bus bisa 24 jam, ditambah lagi 8 jam harus ke Biduk-Biduk. Salah-salah atlet bisa cedera, bahkan sakit karena tidak mampu bertanding dengan kondisi yang begitu lelah," jelasnya. 

Ia menyarankan PB Porprov untuk memindahkan venue dari 8 cabor yang dipertandingkan di Biduk-Biduk, di antaranya korfball dan bola tangan. Dengan opsi dipertandingkan di Tanjung Redep atau kabupaten/kota lain di Kaltim.

"Dengan catatan berkoordinasi dengan Dispora se-Kaltim dan dengan cabornya, dan siap membantu apabila terjadi pemindahan cabor-cabor yang Biduk-Biduk. Seperti Bola Tangan itu bisa dipindah ke Samarinda, Balikpapan, Bontang," beber Muslimin. 

PB Porprov khususnya tuan rumah juga diminta untuk memfasilitasi bagi daerah-daerah yang hingga saat ini belum mendapat fasilitas penginapan. Dirinya menyebutkan untuk kontingen Samarinda memberangkatkan 1.300 orang. Sementara saat ini baru mendapatkan 50 kamar. 

"Kita meminta kepada PB Porprov untuk memfasilitasi guna menghindari terjadinya lonjakan harga yang ada di Kabupaten Berau. Bisa saja harga hotel naik, karena banyak permintaan, sementara kemampuan finansial yang dimiliki kabupaten/kota ada standarnya. 

Gelaran Porprov di Berau ditegaskan tidak menginginkan ada atlet luar Kaltim yang bertanding tanpa mekanisme mutasi yang jelas. "Peraturan mutasi sudah ada, mutasi KONI Pusat dan mutasi yang dibuat KONI Kaltim, itu harus benar-benar ditegakkan," dia memungkasi.