Menakar Rencana Bupati Muna Barat Beri Akses Jaringan Ritel Terbesar di Indonesia

Liputan6.com, Kendari - Rencana Pj Bupati Muna Barat membuka peluang beroperasinya salah satu gerai ritel terbesar di Indonesia mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sebelumnya, Pj Bupati Bahri, menyatakan adanya peluang salah satu jaringan ritel waralaba, bakal beroperasi di kabupaten yang berdiri sejak 2014 itu.

Salah seorang tokoh pendiri, La Ode Rahmat Apiti menyoroti potensi usaha kecil sulit berkembang di wilayah itu. Padahal, ada ribuan pedagang kelontong menggantungkan hidup di kabupaten dengan jumlah penduduk 83 ribu lebih.

"Jika Pj bupati menyiapkan karpet merah bagi jaringan ritel terbesar di Indonesia, sama halnya menggali kubur bagi pedagang lokal," ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini masyarakat Muna Barat sudah bahagia dengan keberadaan ratusan bahkan ribuan pedagang lokal. Selain itu, perputaran uang dianggap maksimal dan beredar di daerah itu ketika pedagang lokal menguasai pasar.

"Kebijakan Pj Bupati, kami anggap pro-kapitalis dan tidak pro UMKM," tegas La Ode Rahmat.

Dia menyoroti, sikap seorang Pj Bupati dinilai tidak memihak rakyat. Padahal, kehadiran bupati di sana, menurutnya, salah satunya untuk memfasilitasi suara rakyat kecil terutama salah satunya pelaku UMKM.

Dia memaparkan, ribuan keluarga pelaku UMKM di Kabupaten Muna Barat mesti dibukakan peluang pasar seluas-luasnya oleh pemerintah. Ketika sudah dikuasai ritel raksasa, maka berimbas ke banyak sektor.

"Salah satunya, pendidikan anak-anak pelaku UMKM terancam, karena dagangan mereka sudah tak bisa bersaing dengan ritel raksasa," jelasnya.

La Ode Rahmat, juga memberikan solusi bagi Pemda. Sebagai pengganti ritel, Pemda bisa menyertakan BUMD sebagai pemain lokal. Pemda bisa memaksimalkan BUMD menjadi salah satu penyedia kebutuhan pokok masyarakat tanpa mematikan pedagang kecil.

"Bisa juga sharing saham, misalnya membangun gerai serupa Indomaret, di situ disertakan pedagang kecil," katanya.

Dia berharap, Pemda bisa membina pedagang kecil sehingga bisa lebih mandiri dan berkembang. Dia juga menyatakan, tak menolak mentah-mentah rencana masuknya ritel raksasa di Muna Barat. Namun, dampak jangka panjangnya akan memengaruhi pelaku UMKM beserta keluarga mereka.

Dia menambahkan, saat ini, sejumlah pihak sudah menyoroti kinerja Bupati Mubar. Apalagi, bupati dinilai mendapat rapor merah dari Kementerian Dalam Negeri.

"Hentikan pencitraan, bangun daerah sehingga Muna Barat tidak lagi mendapat rapor merah Kemendagri lagi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, beredar hasil evaluasi Kemendagri terkait kinerja sejumlah Pj bupati pada triwulan 1, Desember 2022. Dari 16 kabupaten, Kabupaten Muna Barat berada di urutan keempat, di bawah Kabupaten Simeulue Aceh, sebagai kabupaten dengan kinerja kurang.

Hasil penilaian, Pj Muna Barat, mendapat poin 50 sebagai kabupaten dengan kinerja kurang. Posisinya, berada di bawah Kabupaten Simeulue Aceh yang mendapat poin 53,6.

Pj Bupati Muna Barat, masuk dalam kategori sama dengan kabupaten Nduga dan Lani Jaya di Papua. Kedua kabupaten ini, diketahui berada di Papua dan berada di wilayah terpencil.

Diketahui, ada tiga indikator penilaian kinerja dari Kemendagri terhadap pj Bupati Muna Barat. Di antaranya, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pj Bupati Muna Barat, Bahri sudah menyatakan di sejumlah media terkait polemik rencana pembangunan gerai Indomaret. Dia menegaskan, pemerintah kabupaten belum menyetujui usulan pembangunan 10 Indomaret di wilayah Lawa Raya dan Tiworo Raya.

"Belum ada persetujuan. Kita masih akan lakukan konsultasi publik," katanya, Kamis (5/1/2023).

Dia memparkan, rencana pembangunan Indomaret, bukan kemauannya pribadi. Tetapi ada permohonan dari pihak Indomaret. Katanya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemkab berkewajiban memfasilitasi setiap investasi yang akan masuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Tapi kita lihat dulu, apakah menguntungkan masyarakat atau tidak. Jadi belum ada persetujuan," terangnya.

Dia menambahkan, kalau masyarakat menyetujui pembangunannya, dia menjanjikan, seluruh pekerjanya berasal dari warga lokal. Dinas Keternagakerjaan dan Transmigrasi akan merekrut secara terbuka.

"Tidak ada niatan untuk mematikan UMKM," tegasnya lagi.

Terkait hasil evaluasi kinerja Kemendagri, Bahri menyatakan belum menerima dan mendapat rilis resmi Kemendagri. Saat dikonfirmasi Liputan6.com, dia menyatakan, ketentuan evaluasi Pj Bupati memang dilakukan setiap 3 bulan.

"Maaf saya kira hasil evaluasi yang tahu adalah iItjen Kemendagri," ujarnya via pesan seluler.

Dituding memanfaatkan posisi KekuasaanPenjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri mendapat kinerja kurang baik dari hasil evaluasi Kemendagri. Selebaran ini, beredar di sejumlah grup chat dan sempat ramai dibicarakan. Hal ini mendapa sorotan dari sejumlah kelompok pemuda.

Direktur Pengkajian Demokrasi dan Politik (Pendopo) Sultra Mirudi mengatakan, dengan kinerja minor ini, ke depan seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan perpanjangan jabatan Bahri sebagai Pj Bupati Mubar.

Kata Mirudi, apa yang dilakukan Bahri selama ini hanyalah bentuk pencitraan di tengah menguatnya isu niat maju di Pilkada Mubar 2024.

"Kita sudah mengetahui hasil evaluasi Kemendagri tentang kinerja Pj Bupati Mubar yang dinilai masih kurang baik dengan skor hanya 14. Berarti memang apa yang kita lihat foto-foto yang berseliweran di medsos itu terkesan hanya untuk pencitraan saja," kata Mirudi, Senin (26/12).

Mirudi menuturkan, tugas pokok Pj bupati itu cukup banyak. Selain mempersiapkan pelaksanaan pilkada dalam hal penyediaan anggaran, ada pula aspek penting yang mesti dikerjakan dengan serius.

Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, Pj yang memiliki kinerja buruk, belum melakukan perubahan terhadap layanan publik.

Kedua, bidang pembangunan yang meliputi lima aspek dari 10 indikator pembangunan. Kemendagri memberikan catatan serius bagi Pj yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran dan belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.

Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan.

Mirudi menilai, dengan adanya niatan Bahri maju di Pilkada Mubar 2024 maka berpotensi ada abuse of power (penyelewengan kekuasaan) demi memuluskan keinginannya tersebut.

"Dengan segala fasilitas negara, Pj Mubar itu berpotensi menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Ini mesti dihentikan. Kalau mau calon silakan mundur dari posisi Pj, jangan aji mumpung seperti ini," tandasnya.

Aktivis pergerakan pemuda ini menyebut, Bahri malah sudah ada indikasi berpolitik praktis.

"Indikasi dia berpolitik praktis itu jelas dengan pernyataanya yang diungkap beberapa orang dekatnya bahwa dia akan memenangkan perolehan kursi partai tertentu. Sehingga, bisa dipakai sebagai kendaraan politiknya nanti," pungkasnya.

Saksikan juga video pilihan berikut ini: