Demo Lawan Dugaan Pungli di Sukabumi Diwarnai Aksi Blokir Jalan

Liputan6.com, Sukabumi - Puluhan massa demonstrasi yang tergabung dalam Gerakan Bojongraharja Memanggil (GBM) mendatangi Pabrik Glostar Indonesia (GSI) di ruas Jalan Raya Pelabuhan II, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Mereka menggelar aksi setop dugaan pungutan liar atau pungli terhadap calon tenaga kerja di pabrik yang memproduksi sepatu itu. Aksi itu dilakukan sejak pukul 08.30 WIB pada Kamis (25/4/2024) hingga sore di gerbang PT GSI Cikembar, Kabupaten Sukabumi. 

Sekira pukul 14.46 WIB para peserta aksi sempat menutup ruas jalan Provinsi Jawa Barat, sambil membawa spanduk yang bertuliskan kecaman. Para calon pekerja diduga dimintai uang berdasarkan gender, yakni perempuan dikenai tarif mulai Rp10 juta, sedangkan laki-laki Rp15 juta.

Akibatnya, pengendara yang melintas sempat terhenti hingga mengalami kemacetan panjang. Sejumlah anggota pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi terlihat turun kelapangan dan melakukan negoisasi.

Koordinator Aksi, Dede Raka mengatakan, aksi blokade jalan raya itu dilakukan spontanitas, karena pihaknya sudah melakukan mediasi dengan pihak PT GSI Cikembar, namun setelah ditunggu sampai 2 jam lebih lamanya, belum juga ada respon yang jelas.

“Iya, sehingga mahu tidak mahu kami harus mengambil langkah sporadis agar pihak PT GSI Cikembar segera mengambil langkah agar persoalannya cepat selesai,” ungkap Dede pada Kamis (25/04).

Pihaknya menyampaikan tiga tuntutan yaitu soal pengusutan oknum yang terlibat dalam kasus rekrutmen berbayar (recruitment fee), berantas rekrutmen berbayar yang diduga dilakukan oleh manajemen PT GSI, dan akomodir angkatan baru agar secara otomatis dapat bekerja di perusahaan tersebut.

“Tuntutan warga itu, tidak banyak. Kami hanya meminta agar PT. GSI mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam kaitan dengan rekrutmen tenaga kerja dan berantas pungli terhadap pencaker,” jelasnya.

Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil III, Ferry Supriyadi mengatakan, aksi demonstrasi ini terjadi karena buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen yang berlaku di PT GSI Cikembar yang diduga terlibat kasus pungutan liar (pungli).

Terlebih, hal itu mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, tentang penempatan tenaga kerja menjelaskan, bahwa penempatan tenaga kerja di perusahaan wajib memprioritaskan warga sekitar atau warga terdampak.

“Nah, sampai saat ini warga sekitar sini masih banyak yang ingin bekerja di perusahaan tersebut dan hanya di tes dan dites saja, tapi tidak mulai bekerja, padahal rekrutan terus-terusan berjalan,” ujar Ferry.

Menurutnya kondisi itu yang menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Sehingga, terjadilah aksi spontanitas blokade jalan ini, karena masyarakat dari sejak pagi sampai sore hari ini, duduk di depan pintu pabrik PT GSI Cikembar, untuk memcoba membuka luang komunikasi. Namun, pihak perusahaan belum memberikan kesepakatan.

“Alasan paling mendasar, saya ikut turun langsung dalam aksi ini, satu sebagai warga masyarakat yang mempuyai rasa keprihatinan terhadal situasi yang terjadi di PT GSI ini, jadi ketika perusahaan ada di Desa Bojongraharja ini, warga Bojongraharja tidak mendapatkan hak untuk bekerja dengan baik,” ungkapnya.

Terkait tuntutan massa soal maraknya issu pugli terhadap para pencari kerja ke PT GSI Cikembar. Dirinya menjawab, telah mendapatkan informasi dari Tim Saber Pungli Kabupaten Sukabumi, bahwa perkara ini tengah ditangani oleh Polres Sukabumi.

“Untuk issu pungli itu sendiri, saya melihat dan mendengar dari Saber Pungli Polres Sukabumi, yang saya tau sedang ada pemanggilan terhadap beberapa oknum yang diduga refresentasi dari management PT GSI itu sendiri,” jelasnya.

Pihaknya juga mengaku miris, karena selain melihat masyarakat terdampak yang berada di sekitaran pabrik tidak bisa bekerja, juga sistem rekrutmen yang dinilai masih syarat dengan recruitment fee itu merebak di lapangan.  

“Saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap jajaran Polres Sukabumi, melalui tim Saber Pungli untuk mengsusut tuntas masalah in. Iya, khususnya agar rekrutmen tenaga kerja itu bisa bersih dari praktek-praktek pungli,” tuturnya.