Polres Kota Dumai Razia Judi Online di Telepon Genggam Anggota, Hasilnya?

Liputan6.com, Pekanbaru - Pimpinan Polres Kota Dumai mendadak mengumpulkan ratusan anggotanya di lapangan upacara. Satu per satu telepon genggam personel diperiksa untuk mengetahui apakah ada yang menginstal aplikasi judi online.

Kepala Polres Kota Dumai Ajun Komisaris Besar Dhovan Oktavianton menjelaskan, razia telepon mendadak ini sebagai bentuk pencegahan maraknya judi online di Indonesia.

Razia ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendeteksi adanya polisi yang bermain judi online.

Dhovan menjelaskan, pemeriksaan merupakan komitmen Polres Kota Dumai agar personel menjalankan tugas dengan profesional dan bebas dari kegiatan pelanggaran hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa personel tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak citra Kepolisian, termasuk judi online," ujar Dhovan, Rabu siang, 3 Juli 2024.

Menurut Dhovan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada personel yang lolos dari pemeriksaan sebagai bentuk ketegasan pemberantasan perjudian.

Hasilnya, tambah Dhovan, sangat menggembirakan karena tidak ada telepon genggam anggota kedapatan menginstal aplikasi judi online ataupun mengakses situsnya.

Dhovan menyebut penegakan disiplin anggota selalu dilakukan agar selalu waspada dan tidak terlibat praktik-praktik yang melanggar kode etik Polri.

"Pemeriksaan akan dilakukan terus, dicek secara rutin, kalau kedapatan akan ditindak tegas," jelas Dhovan.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dhovan menyatakan, pengecekan ponsel anggota sengaja dilaksanakan tanpa pemberitahuan. Pasalnya, judi online bisa menyebabkan masalah dalam keluarga hingga gangguan mental.

"Judi online atau slot sudah didesain sedemikian rupa untuk membuat para penggunanya ketagihan, sehingga mengganggu psikologis untuk tetap bermain walaupun sudah mengalami banyak kekalahan," kata Dhovan.

Bagi institusi kepolisian, tambah Dhovan, keterlibatan anggota dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu kinerja penegak hukum.

"Sangat disayangkan jika gaji yang diterima habis dipakai bermain judi online apalagi sampai harus menjadi pemicu masalah besar lainnya," katanya.