Luhut Usulkan Pembentukan Family Office, Apa Itu?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa ia akan berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan family office.

oleh Natasa Kumalasah Putri diperbarui 16 Jan 2025, 12:38 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2025, 12:37 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan family office bisa berdiri di Indonesia bulan depan. Pasalnya saat ini Indonesia dinilai sudah tertinggal dari Malaysia.... Selengkapnya

Liputan6.com, Bandung - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyebutkan bahwa ia akan berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan family office.

Luhut juga ingin pembentukan family office tersebut bisa mulai dijalankan pada Februari 2025. Pihaknya juga menambahkan bahwa studi terkait penerapan family office di Indonesia sudah lama dilakukan.

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ucapnya mengutip dari Antara.

Selain itu, Luhut juga menyebutkan dengan optimis bahwa pihaknya akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga termasuk salah satunya seperti Malaysia.

“Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” ucapnya.

Sebagai informasi, gagasan terkait pembentukan family office sudah dilakukan oleh Luhut ketika ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diketahui gagasan terkait pembentukan family office tersebut disampaikan olehnya pada Mei 2024 kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Kemudian pada Juli 2024 Luhut sempat mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

Kemenkeu Masih Mengkaji Insentif Program Family Office

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap tugas Thomas Djiwandono yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap tugas Thomas Djiwandono yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.... Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah digagas sejak 2024 lalu.

“Insentif sedang digodok,” ucapnya mengutip dari Antara.

Thomas juga menjelaskan bahwa pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif tersebut bisa lebih kompetitif. Kemudian Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan menegaskan regulasinya harus disusun dengan matang.

“Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan,” ucapnya.

Lantas Apa Itu Family Office?

Kelola Keuangan.
Ilustrasi seseorang sedang mengatur keuangan. (Foto: Istimewa)... Selengkapnya

Mengutip dari situs resmi ITB program family office mempunyai peran yang sering kali dibutuhkan oleh keluarga dengan kekayaan berlimpah. Family office merupakan entitas swasta yang dibentuk oleh keluarga besar untuk mengelola kekayaan mereka.

Kemudian untuk menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen termasuk di antaranya pengelolaan investasi, perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

Rencana program family office juga tidak terlepas dari semakin banyaknya crazy rich di Indonesia. Kemudian untuk membuka peluang menarik investasi dari keluarga-keluarga kaya dunia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di kawasan.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga menyampaikan sudah ada banyak negara yang membuat family office untuk meningkatkan investasi hingga stabilitas pasar keuangan di dalam negeri contohnya Singapura, Abu Dhabi, dan Hong Kong.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya