Adhi Karya Harap Gelar Rights Issue Semester II 2022

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berharap investor pemegang saham Adhi Karya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan rights issue perseroan. Diharapkan dana hasil rights issue diterima September 2022.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson meminta persetujuan DPR RI  pada Kamis, 16 Juni 2022 untuk melaksanaan rights issue. Hal ini terkait suntikan dana melalui penyertaan modal (PMN) sebesar Rp 1,97 triliun.

Ia berharap PMN beriringan dengan rights issue ini dapat mempertahankan komposisi sehingga pemerintah tetap 51 persen dan publik 49 persen.

Saat ini PT Adhi Karya Tbk mengawal proses sampai akhir penerbitan peraturan pemerintah untuk pencairan PMN dan rights issue untuk meraih dana masyarakat seiring ada PMN. Adhi Karya baru dalam tahap focus group discussion (FGD) dengan Komisi VI DPR RI terkait pembahasan rights issue pada April 2022.

Adhi Karya kembali melakukan FGD yang diharapkan bisa mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan rights issue pada Kamis, 16 Juni 2022.

"Setelah rapat hari ini dengan Komisi VI DPR RI, selanjutnya kami akan memproses untuk penunjukan lembaga penunjang dalam proses rights issue," ujar Entus, mengutip dari Antara, Kamis (16/6/2022).

Lembaga penunjang itu yang akan bertugas mematok kisaran harga rights issue. Harga rights issue  akan ditetapkan oleh oleh tim privatisasi yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian.

Entus berharap penyataan efektif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2022, sehingga September 2022 dapat menerima dana untuk rights issue.

"Harapannya mudah-mudahan rights issue ini bisa diserap oleh masyarakat pemegang saham dan komposisinya bisa tetap pada 51 berbanding 49 persen," ujar Entus.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ia menambahkan, jika ada bagian dari masyarakat yang tidak terserap sehingga porsi pemerintah ini akan naik. Hal itu berdasarkan kajian risiko perseroan. “Hal itu akan lebih baik bagi pemerintah," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menilai Adhi Karya perlu belajar dari rights issue Waskita Karya yang dilakukan pada akhir Desember 2021 sampai awal Januari 2022, yang membuat harga saham WSKT terus lesu bahkan hingga kini.

Ia menilai, rekaman rights issue Waskita Karya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk berani masuk ke perusahaan-perusahaan karya. Ia mengatakan perlu memikirkan skenarionya sehingga penggalangan dana jadi optimal.

"Ini perlu dipikirkan skenarionya karena kita tidak mengatakan kalau dapatnya sedikit, saham pemerintah naik, bukan itu sasarannya. Adhi Karya perlu strategi dan waktu yang tepat supaya penggalangan dana masyarakat bisa optimal," ujar Harris.

Sebelumnya, pemegang saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Dalam aksi tersebut, perseroan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 7,12 miliar lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Mayoritas  saham Adhi Karya atau sebesar 51 persen dimiliki oleh pemerintah. pemerintah akan mengambil haknya melalui skema penyertaan modal negara (PMN).

"PMN yang saat ini untuk ADHI, untuk 2022 ini sudah disetujui. Kita sedang memproses untuk penerbitan PP-nya, dan saat ini sudah pada tahapan untuk persetujuan dari tim privatisasi dan proses drafting untuk RPP,” ungkap Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi dalam konferensi pers, Kamis (7/4/2022).

 Adapun nilai dari PMN adalah sebesar Rp 1,97 triliun atas porsi kepemilikan pemerintah sebesar 51 persen. Dana tersebut akan dialokasikan untuk penyertaan modal di proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Jalan Tol Yojga-Bawen, serta proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian.

"PMN Rp 1,97 triliun ini akan kita gunakan untuk penyertaan modal pada Jalan Tol Solo—Yogyakarta—Kulon Progo Rp 1,4 triliun, kemudian Yogyakarta—Bawean Rp 390 miliar dan untuk SPAM Karian Rp 185 miliar. Sehingga total Rp 1,97 triliun," beber Entus.

”Setelah PMN ini turun, nanti ada right issue yang diharapkan terserap semuanya untuk 49 persen nilainya kurang lebih Rp 1,89 triliun. Jadi 49 persen dari angka komposisi totalnya,” imbuhnya.

Dana rights issue akan dialokasikan untuk menambah kekurangan penyertaaan modal dari PMN pada 3 proyek tersebut.

Sedangkan, sisa dana rights issue tersebut akan dialokasikan ke proyek pembangunan fasilitas pengelolaan limbah terpadu tahap 2 di Medan senilai Rp 495 miliar, penyertaan modal di proyek Jalan Tol JORR Elevated Ulujami—Cikunir Rp 662 miliar, dan preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan Rp 177 miliar.

"Sisa dari rights issue Rp 1,89 triliun nanti dialokasikan sebagian untuk memenuhi kekurangan setoran yang di proyek PMN karena yang dialokasikan tadi hanya 72 persennya. Jadi ada angka yang kita ambilkan dari rights issue," tandasnya.