Menhut Raja Juli Racik Skema Gairahkan Perdagangan Karbon di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan skema untuk mendorong perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). 

“Kami di internal Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan skema yang mudah-mudahan akan meningkatkan gairah perdagangan di pasar karbon," kata Raja dalam konferensi pers peluncuran perdagangan karbon internasional, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025). 

IDXCarbon resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pada Senin, 20 Januari 2025. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menuturkan peluncuran Bursa Karbon Internasional ini jadi upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi.

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pada Senin, 20 Januari 2025. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menuturkan peluncuran Bursa Karbon Internasional ini jadi upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi.

"Hari ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia dalam upaya kita untuk mengatasi perubahan iklim,” kata Iman dalam sambutannya.

Pada pembukaan perdagangan perdana, transaksi bursa karbon internasional ini mencatatkan volume perdagangan sebesar 41,822 tCO2e. Ada 9 pembeli, dan 5 total proyek yang diotorisasikan.

Adapun arga bursa karbon di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) sebesar Rp 96.000, sementara di unit IDTBS Renewable Energi (IDTBS-RE) harganya Rp 144.000.

Iman menambahkan, inisiatif perdagangan karbon Internasional menandai tonggak penting yang menunjukkan kesediaan dan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi signifikan mencapai target global.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK telah melaksanakan langkah untuk pengaturan pengawasan pemantauan terkait bursa karbon, salah satunya untuk perdagangan internasional ini. 

"Untuk infrastruktur ke depan perlu disampaikan hal hal dilakukan seksama dengan bursa karbon Indonesia termasuk pencatatan dengan sistem blockchain," ujar Mahendra. 

Selain itu, menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menuturkan peluncuran ini demi mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

"Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon," jelas Hanif.

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pada Senin, 20 Januari 2025. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menuturkan peluncuran Bursa Karbon Internasional ini jadi upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi.

"Hari ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia dalam upaya kita untuk mengatasi perubahan iklim,” kata Iman dalam sambutannya, di Main Hall BEI, Senin (20/1/2025). 

Pada pembukaan perdagangan perdana, transaksi bursa karbon internasional ini mencatatkan volume perdagangan sebesar 41,822 tCO2e. Ada 9 pembeli, dan 5 total proyek yang diotorisasikan.

Adapun harga bursa karbon di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) sebesar Rp 96.000, sementara di unit IDTBS Renewable Energi (IDTBS-RE) harganya Rp 144.000.

Iman menambahkan, inisiatif perdagangan karbon Internasional menandai tonggak penting yang menunjukkan kesediaan dan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi signifikan mencapai target global.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK telah melaksanakan langkah untuk pengaturan pengawasan pemantauan terkait bursa karbon, salah satunya untuk perdagangan internasional ini. 

"Untuk infrastruktur ke depan perlu disampaikan hal hal dilakukan seksama dengan bursa karbon Indonesia termasuk pencatatan dengan sistem blockchain," ujar Mahendra. 

Selain itu, menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menuturkan peluncuran ini demi mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

"Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon," jelas Hanif.

Hanif menyebut perdagangan karbon internasional ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.